Byklik.com | Sigli – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyampaikan sejumlah persoalan pascabencana kepada Kepala Pos Komando Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Safrizal ZA, dalam pertemuan yang berlangsung di Sigli, Jumat, 5 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Hasballah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu.
Dalam pertemuan itu, Safrizal meminta Pemkab Pidie segera memulai rehabilitasi menggunakan dana transisi sebesar Rp500 juta dan alat berat yang tersedia, sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” kata Safrizal.
Ia juga meminta Bupati Pidie segera mengirim surat permohonan bantuan kepada Ketua Satgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Tito Karnavian.
Di sektor pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah melaporkan sebanyak 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara mengalami kerusakan berat akibat bencana. Menurutnya, biaya rehabilitasi lahan mencapai sekitar Rp98 juta per hektare karena ketebalan material yang menimbun sawah mencapai satu meter.
“Dana transisi Rp500 juta yang tersedia hanya cukup untuk merehabilitasi sekitar lima hektare sawah,” ujarnya.
Selain lahan rusak berat, terdapat 120 hektare sawah kategori rusak sedang yang telah dibuat Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh. Sementara 287 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan telah dibersihkan dan kembali produktif.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pidie Muntahar menyampaikan pemerintah daerah memiliki 10 unit alat berat yang siap digunakan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana, terdiri atas empat ekskavator, satu grader, satu dozer, serta sejumlah truk dan trado.
Di sektor air bersih, Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk mengganti mesin water intake yang saat ini digunakan. Mesin bantuan era Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias tersebut dinilai sudah tidak layak karena usia pakainya yang tua.
Menurut Wahyu, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan nilai sekitar Rp700 juta, serta tambahan sekitar 1.000 meteran air untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Safrizal menyarankan PDAM memanfaatkan kas internal untuk pengadaan meteran air sembari menunggu dukungan pemerintah. Ia juga menyampaikan Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton bahan pengolahan air polyaluminium chloride (PAC) ke delapan PDAM di Aceh.
Karena bahan tersebut merupakan jenis baru, Safrizal meminta tim Satgas segera menggelar pelatihan teknis agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengolahan air bersih.
