Byklik.com | Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan memburuknya fundamental ekonomi Indonesia. Sejumlah ekonom melihat pergerakan kurs saat ini lebih dipengaruhi kombinasi tekanan eksternal, arah kebijakan domestik, serta dinamika penyesuaian ekonomi nasional.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan rupiah saat ini berada dalam fase overshooting, yakni kondisi ketika pelemahan nilai tukar bergerak lebih dalam dibandingkan kondisi fundamental jangka panjang ekonomi Indonesia.
“Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respons, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah terjadi karena nilai tukar menjadi saluran penyesuaian utama dari berbagai tekanan ekonomi yang seharusnya tersebar ke sejumlah sektor lain.
Ia menjelaskan, dalam kondisi normal kenaikan harga energi global biasanya tercermin pada berbagai indikator seperti inflasi, harga domestik, beban fiskal, hingga nilai tukar. Namun, ketika pemerintah menahan penyesuaian harga domestik demi menjaga daya beli masyarakat, sebagian tekanan berpindah ke pasar valuta asing.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” jelasnya.
Fakhrul menyebut kondisi tersebut sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni ketika harga domestik bergerak relatif kaku sementara pasar keuangan bereaksi cepat sehingga nilai tukar berfluktuasi lebih ekstrem dibanding fundamental ekonomi.
Meski begitu, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Inflasi domestik disebut tetap terkendali, sektor perbankan relatif sehat, dan pertumbuhan ekonomi masih berada di jalur positif.
Namun, menurutnya, pasar saat ini tidak hanya menguji fundamental ekonomi, tetapi juga kredibilitas kebijakan pemerintah dan keberadaan policy anchor yang mampu memberi kepastian di tengah ketidakpastian global.
Fakhrul menilai tekanan terhadap rupiah berasal dari kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil US Treasury, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi perdagangan dunia menjadi faktor dominan.
Sementara dari dalam negeri, pasar melihat adanya tantangan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, Fakhrul menilai langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan stabilitas pasar.
“Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan stabilisasi rupiah tidak dapat hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Menurutnya, dibutuhkan koordinasi kebijakan yang lebih seimbang antara pemerintah dan bank sentral.
“Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” jelas Fakhrul.
Ia juga mengingatkan tekanan nilai tukar dan tingginya yield obligasi mulai berdampak terhadap sektor riil, terutama industri yang masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, energi, serta pembiayaan.
“Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, maka perusahaan tidak hanya menghadapi tekanan margin, tetapi juga mulai menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan lebih defensif terhadap perekrutan tenaga kerja,” katanya.
Meski begitu, Fakhrul menilai sektor komoditas berbasis ekspor masih berpotensi diuntungkan karena memiliki pendapatan berbasis dolar Amerika Serikat.
Ke depan, ia menilai peluang penguatan rupiah masih terbuka apabila koordinasi kebijakan semakin solid dan pasar memperoleh kepastian terhadap arah kebijakan fiskal serta stabilitas makroekonomi nasional.
“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” pungkasnya.
