Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada Jumat, 22 Mei 2026 untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi.
Dalam kunjungan itu, Wamenkes didampingi Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kegiatan diawali dengan peninjauan Posyandu Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat serta meninjau pelayanan kesehatan bagi berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, balita, remaja, hingga lansia.
Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa konsep posyandu saat ini telah berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga yang melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat.
“Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti layanan kesehatan bagi pasien pascastroke yang masih dapat dilayani di posyandu dengan dukungan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan.
Usai peninjauan di posyandu, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lueng Bata. Di lokasi tersebut, ia turut memberikan imunisasi polio tetes kepada balita serta meninjau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
Menurutnya, Puskesmas Lueng Bata telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP), yaitu sistem pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, mulai dari kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
Dalam kesempatan itu, Dante menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi tercatat sebesar 80,2 persen, sementara target pemerintah mencapai 90 persen. Namun di Aceh, angka tersebut baru sekitar 33 persen.
Ia menyebutkan, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya masih adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada kepala rumah tangga.
“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” katanya.
Wamenkes juga mengajak media untuk berperan dalam menyampaikan informasi yang benar dan edukatif terkait pentingnya imunisasi guna mencegah penyakit menular.
Ia mengungkapkan, rendahnya cakupan imunisasi turut berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini, tercatat 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Banda Aceh.
Dante menegaskan bahwa isu halal dan haram dalam imunisasi tidak lagi menjadi perdebatan. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama telah menetapkan bahwa imunisasi berstatus mubah atau diperbolehkan.
“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” ujarnya.***
