Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mencatat penurunan signifikan inflasi pada April 2026, dengan angka 3,88 persen secara tahunan (year-on-year), turun dari 5,31 persen pada bulan sebelumnya dan kian mendekati target nasional 2,5 persen ±1 persen.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyebut capaian ini sebagai hasil sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Alhamdulillah, inflasi Aceh menunjukkan tren yang semakin terkendali. Ini hasil kerja bersama melalui langkah konkret Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” ujar Mualem, Selasa, 5 Mei 2026.
Secara bulanan (month-to-month), inflasi Aceh tercatat sebesar 0,23 persen. Tekanan inflasi tahunan masih dipicu komoditas utama seperti beras, emas perhiasan, nasi dengan lauk, rokok, dan daging ayam ras. Sementara itu, kenaikan harga ikan dan angkutan udara menjadi pemicu utama inflasi bulanan.
Dari sisi wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 4,93 persen akibat gangguan distribusi pascabencana banjir dan longsor. Sebaliknya, inflasi terendah tercatat di Meulaboh sebesar 3,14 persen.
Untuk menekan laju inflasi, Pemerintah Aceh melalui TPID menggencarkan berbagai intervensi, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, pasar tani, serta fasilitasi distribusi logistik pangan.
“Intervensi difokuskan di wilayah terdampak bencana dan kota IHK, terutama untuk komoditas beras, gula, telur, dan minyak goreng,” kata Mualem.
Memasuki Mei 2026, menjelang Idul Adha, pemerintah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk Gerakan Pangan Murah di 11 kabupaten/kota dan operasi pasar di lima kota IHK. Distribusi pangan juga diperkuat dengan target penyaluran 284 ton gula konsumsi dan 36 ton minyak goreng curah.
Mualem turut mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas keamanan.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, yang memastikan distribusi tetap lancar dan situasi kondusif,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, BPS, Satgas Pangan, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
“Sinergi ini penting untuk sistem peringatan dini dan pengawasan harga di lapangan,” kata Mualem.
Pemerintah Aceh berkomitmen menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan guna memperkuat daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.
