Byklik.com | Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat, khususnya di wilayah Madura.
Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura secara daring dari Kantor Kementerian Sosial, Kamis, 30 April 2026.
Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan amanat konstitusi untuk membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga sasaran program harus benar-benar tepat.
“Utamakan anak-anak terlantar dan yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjangkauan, termasuk mengambil anak yang sudah bersekolah atau tengah menempuh pendidikan di pesantren.
“Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” tegasnya.
Menurutnya, penjangkauan harus berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan.
“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada dan faktanya sesuai, itu yang kita pegang,” katanya.
Gus Ipul juga menegaskan seluruh proses harus dilakukan secara jujur dan profesional. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun.
Di wilayah Madura yang dikenal sebagai basis pesantren, ia meminta pendamping PKH aktif melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Madura ini gudangnya pesantren. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penjangkauan harus memastikan kesesuaian data, status anak yang belum atau berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.
“Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara,” pungkasnya.
