Byklik.com | Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan segera difinalisasi.
“Sekarang masih dalam pembahasan. Ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi di sektor LPG,” ujar Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Bahlil menjelaskan, CNG berasal dari gas alam domestik, khususnya komponen metana (C1) dan etana (C2) yang dikompresi hingga tekanan tinggi agar dapat digunakan secara efisien.
“Bahan bakunya tersedia di dalam negeri dan tidak bergantung pada impor,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 57 badan usaha yang bergerak di sektor CNG, dan pemanfaatannya sudah berjalan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Pemerintah menilai optimalisasi CNG menjadi langkah strategis, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada pasokan energi.
“Semua produksi dalam negeri harus kita prioritaskan untuk menjaga ketahanan energi,” tegas Bahlil.
Selain pengembangan CNG, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui program biodiesel B50, peningkatan lifting migas, serta pengembangan alternatif lain seperti Dimetil Eter (DME).
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor di masa mendatang.
