Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak komunitas internasional menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon, yang dinilai sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional.
Menurut Amelia, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang menjalankan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk dalam kategori kejahatan perang. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Statuta Roma yang mengatur perlindungan terhadap personel misi perdamaian.
Ia juga menekankan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 secara eksplisit memberikan mandat perlindungan bagi pasukan UNIFIL, sehingga setiap serangan terhadap mereka merupakan pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum.
Amelia mendorong hasil investigasi yang tengah berlangsung segera diikuti langkah konkret, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Ia menilai pembiaran terhadap pelanggaran semacam ini berpotensi memperkuat impunitas dalam konflik internasional.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya soliditas komunitas global dalam menegakkan hukum internasional, terutama di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Amelia juga mengingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam misi perdamaian merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Karena itu, perlindungan terhadap pasukan Indonesia harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh PBB sebagai pemberi mandat.
Ia turut mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengintensifkan diplomasi internasional guna menekan eskalasi konflik dan memastikan keselamatan prajurit di lapangan.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan situasi serta memastikan pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat demi mendorong akuntabilitas atas serangan tersebut.
