Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah, Selasa, 17 Maret 2026.
Ali Ahmad menilai wacana tersebut merupakan sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemotongan gaji pejabat negara memiliki nilai simbolik yang kuat, meski kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali Ahmad mengingatkan konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi, termasuk Indonesia.
Karena itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional di seluruh sektor pemerintahan.
“Efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran harus menjadi bagian dari langkah besar tersebut,” kata politisi Fraksi PKB itu.
Ia menambahkan, jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
“Terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak,” ujarnya.
Ali Ahmad juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik agar kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran, efisiensi birokrasi, serta memastikan setiap rupiah APBN memberi manfaat maksimal bagi pembangunan,” tegasnya.
