Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi berbagai potensi keadaan darurat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan yang dapat berdampak pada pembiayaan.
Hal tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah tetap harus menyiapkan skenario pemberangkatan jemaah haji, namun langkah antisipasi juga perlu disusun apabila terjadi perubahan situasi yang mempengaruhi operasional perjalanan haji.
“Memberangkatkan jemaah tentu tetap harus dilakukan, tetapi harus disiapkan juga skenario antisipasi, misalnya perubahan rute penerbangan. Ketika rute berubah, otomatis pembiayaan juga akan berubah,” ujar Selly.
Ia menjelaskan bahwa perubahan rute penerbangan akan berdampak langsung pada biaya operasional penyelenggaraan haji. Karena itu, setiap potensi perubahan tersebut perlu dibahas secara matang dan disepakati bersama antara pemerintah melalui Kementerian Agama dan DPR RI.
“Perubahan biaya ini tentu perlu pembahasan mendalam dan kesepakatan antara kementerian dan DPR,” katanya.
Selly juga menyinggung kemungkinan penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) apabila terjadi perubahan rute penerbangan. Menurutnya, aspek tersebut harus diperhatikan secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan berbagai faktor penting.
Ia mengapresiasi sejumlah prinsip utama yang telah disampaikan pemerintah dalam dokumen pembahasan, seperti keselamatan jemaah sebagai prioritas utama serta pengambilan keputusan dengan pendekatan kehati-hatian atau prudential approach.
Namun demikian, Selly menilai masih ada aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait perencanaan keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Prinsip keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama dan saya sepakat dengan pendekatan kehati-hatian. Namun ada hal yang tertinggal, yaitu mengenai aspek keuangan. Jangan sampai kita berbicara tentang keselamatan tetapi anggarannya tidak kita perhatikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap upaya mitigasi risiko dalam penyelenggaraan ibadah haji akan berdampak pada kebutuhan anggaran. Karena itu, perencanaan keuangan harus menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi tersebut.
Selly juga mengingatkan bahwa dalam dokumen pemerintah telah disebutkan kemungkinan perubahan rute penerbangan yang berpotensi mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan haji.
“Karena itu pembahasan terkait kemungkinan perubahan BPIH perlu dilakukan secara transparan dan komprehensif,” pungkasnya.
