Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tentang cadangan bahan bakar minyak telah menimbulkan kepanikan di sejumlah daerah, terutama di Aceh yang belum pulih sepenuhnya dari dampak bencana banjir. Kepanikan itu menimbulkan antrean panjang dan lama di sejumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) di berbagai kota.
Antrean di SPBU mencapai sampai 3 kilo meter. Ada warga yang tidak mendapatkan bagian meski rela menghabiskan waktu sampai tiga jam. Kondisi ini membuka peluang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab seperti menimbun BBM atau menjual BBM bersubsidi dengan harga tinggi.
Mungkin Bahlil mengungkapkan fakta sebenarnya sebagai peringatan bagi semua. Masyarakat pun tidak sepenuhnya paham tingkat kedaruratan 20 hari cadangan BBM. Seperti yang kemudian diklarifikasi Bahlil, 20 hari itu tidak menggambarkan situasi darurat.
Menurut Bahlil, pernyataannya itu berkaitan dengan rata-rata stok BBM nasional hanya 22-23 hari. Kondisi itu bukan menggambarkan keterbatasan pasokan, melainkan terkait keterbatasan fasilitan penyimpanan (storage). Kapasitas tanki yang tersedia tidak mampu menampung BBM dalam jumlah besar. Kondisi itu membuat Presiden Prabowo memintal kementerian terkait untuk menambah daya tampung.
Pertanyaan utama, mengapa gagasan itu baru muncul sekarang? Bukankah ancaman krisis energi sudah sering membayangi, baik karena gejolak politik global maupun cadangan migas yang semakin menipis.
Kembali pada panic buying BBM yang melanda sebagian besar Aceh dan beberapa daerah lainnya, kondisi itu menggambarkan betapa masyarakat resah dengan dampak penyerangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Isu-isu global kini dengan cepat dan mudah merambah ke seluruh dunia melalui media. Informasi itu ditanggapi masyarakat dengan keresahan tentang krisis BBM yang menghantui. Hari raya Idulfitri 1447 H bisa tanpa BBM menjadi petaka yang tak pernah terbayangkan selama ini.
Imbauan yang disampaikan pejabat terkait di Jakarta atau di daerah, termasuk dari Pertamina, tidak mampu mengurangi kepanikan masyarakat. Sampai Sabtu, 7 Maret 2026 pagi, masih terlihat antrean panjang di beberapa SPBU.
Kondisi ini membuktikan betapa rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Setiap imbauan tidak cukup untuk meredam kecemasan masyarakat. Belajar dari beberapa kasus selama ini, apa yang disampaikan pemerintah tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya.
Masyarakat mencemaskan kelangkaan BBM yang pernah terjadi akibat bencana alam, bisa saja terulang akibat bencana perang. Kalau bencana alam yang sudah terlihat dampaknya dan lebih bisa diprediksi saja tidak tertangani dengan baik, bagamana lagi dengan bencana perang yang semuanya di luar kendali pemerintah.
Namun, masyarakat pun tidak boleh dirundung kecemasan berkepanjangan, apalagi sampai dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengeruk keuntungan, seperti menimbun BBM. Dalam kondisi apa pun, masyarakat harus tetap berpikir rasional.[]
