Byklik.com | Pekanbaru – Pemerintah menegaskan komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis, 5 Maret 2026.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla.
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan,” ujar Djamari dalam keterangannya kepada pers.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif yang lebih dini, terpadu, dan tegas untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Kesiapsiagaan adalah kunci. Dalam karhutla, kecepatan respons dan koordinasi menentukan apakah api dapat dikendalikan sejak awal atau berkembang menjadi bencana besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan keselamatan wilayah dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia.
“Penanganan karhutla bukan hanya soal keselamatan manusia dan lingkungan, tetapi juga menyangkut nama baik bangsa di tingkat internasional,” ujarnya.
Strategi Pencegahan Karhutla
Dalam amanatnya, Menko Polkam menekankan pentingnya berbagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Beberapa upaya yang disiapkan pemerintah antara lain operasi modifikasi cuaca, water bombing menggunakan helikopter, patroli udara, serta menjaga tinggi muka air pada kanal dan parit di lahan gambut.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
“Alam akan bereaksi sesuai dengan tindakan manusia. Karena itu kita harus memastikan bahwa aktivitas kita tidak merusak lingkungan,” kata Djamari.
Menurutnya, target pemerintah bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan angka kejadian karhutla seminimal mungkin melalui upaya pencegahan yang sistematis.
“Keberhasilan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan disiplin kebijakan, kesiapsiagaan di lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Apresiasi bagi Tim Penanggulangan
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla.
Pihak-pihak tersebut antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Basarnas, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Manggala Agni, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan penanggulangan kebakaran hutan.
Luas Karhutla Menurun
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan, pada 2024 luas karhutla tercatat mencapai 376.805 hektare. Namun pada 2025, luas kebakaran berhasil ditekan menjadi 359.619 hektare.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah pusat, maupun daerah,” kata Raja Juli Antoni.
Enam Provinsi Prioritas
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, mengatakan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan berskala besar, termasuk saat menghadapi fenomena El Niño pada 2023.
Pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat kolaborasi lintas instansi di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Dari enam provinsi prioritas tersebut, hingga awal Maret ini baru Riau yang meminta dukungan pemerintah pusat, sehingga Menko Polkam langsung memimpin koordinasi di daerah,” ujar Suharyanto.
Prediksi Iklim 2026
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada dalam fase ENSO netral, sehingga tidak terjadi fenomena El Niño maupun La Niña.
Meski demikian, curah hujan diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan di beberapa wilayah.
Wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna meningkatkan curah hujan dan menjaga kelembapan lahan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Peran Media dan Edukasi Masyarakat
Menutup keterangannya, Menko Polkam mengajak media dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan edukasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, sebagian kasus karhutla masih dipicu oleh aktivitas manusia yang kurang memahami dampak lingkungan.
“Jika edukasi kepada masyarakat terus dilakukan, kita dapat mengurangi risiko kebakaran yang berpotensi menimbulkan dampak besar,” kata Djamari.***
