Berita Utama

Tim Supervisi Satgas PRR Evaluasi Rehabilitasi Banjir Pidie Jaya

Bambang Iskandar Martin
×

Tim Supervisi Satgas PRR Evaluasi Rehabilitasi Banjir Pidie Jaya

Sebarkan artikel ini
Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) beraudiensi dengan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, bersama Wakil Bupati Hasan Basri, Selasa, 3 Maret 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pidie Jaya. (Ist)

Byklik.com | Meureudu – Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) beraudiensi dengan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, bersama Wakil Bupati Hasan Basri, Selasa, 3 Maret 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pidie Jaya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp., M.PH., para asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah pejabat dan undangan terkait lainnya.

Audiensi ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

Tim supervisi dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan pada Rabu, 4 Maret 2026 guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Baca Juga  Pemkab Pidie Jaya Gandeng USK Susun Huntap Berbasis Mitigasi Bencana

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sibral Malasyi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan normalisasi sungai dan pembersihan di sejumlah titik terdampak banjir. Namun, ia mengakui beberapa infrastruktur kembali mengalami kerusakan akibat derasnya arus air.

“Pemerintah daerah terus mengerahkan alat berat dan mobil dump truck, serta melibatkan unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pengungsi telah direlokasi ke hunian sementara yang disiapkan pemerintah daerah. Bantuan dari pemerintah pusat juga telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, kata dia, siap mendampingi tim supervisi dalam proses evaluasi dan analisis guna memastikan percepatan penanganan berjalan optimal.

Baca Juga  Pemerintah Aceh dan DPRA Usulkan Revisi UUPA ke Badan Legislasi DPR

Sementara itu, Wakil Bupati Hasan Basri menyoroti potensi dampak lanjutan banjir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, kerusakan lahan persawahan dan tambak warga dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan.

Ia berharap kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dapat lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan dukungan anggaran disalurkan berdasarkan data serta kebutuhan riil masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana dan meminimalkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.***