ByKlik.com | Jakarta — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE, mengusulkan pengalihan dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit hunian sementara (huntara) dari Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menjadi hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Usulan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam pertemuan dengan pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB itu, Wagub Aceh diterima langsung oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Agenda utama pembahasan adalah penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh.
Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal BP BUMN mendukung pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara. Namun, dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan masif di sejumlah wilayah terdampak.
“Saat ini realisasi dukungan BP BUMN untuk huntara baru sekitar seribu lebih unit. Karena itu kami mengusulkan agar dukungan tersebut dialihkan ke pembangunan huntap yang lebih permanen dan layak bagi masyarakat,” ujar Fadhlullah.
Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini bukan lagi hunian sementara, melainkan hunian tetap agar masyarakat bisa segera memulai kehidupan baru secara lebih stabil dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh, lanjut Fadhlullah, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap sehingga proses pembangunan dapat segera dipercepat apabila dukungan resmi dialihkan.
Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan huntap di Aceh.
“Kami pada prinsipnya mendukung. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan teknis dan pembiayaan agar program ini bisa berjalan efektif,” kata Dony.
Pertemuan ini menandai langkah strategis penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN, dengan fokus mempercepat transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap sebagai solusi jangka panjang penanganan pascabencana di Aceh.
