ByKlik.com | Blangkejeren — Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyoroti persoalan mendesak pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya, yakni kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi 20 desa terdampak. Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gayo Lues, Senin (23 Februari 2026).
Suhaidi mengungkapkan, puluhan desa tersebut harus direlokasi ke kawasan yang lebih aman guna menghindari risiko bencana berulang. Beberapa desa bahkan akan bergeser ke kecamatan tetangga, meski tetap berada di perbatasan wilayah lama.
“Ada sekitar 20 desa yang harus direlokasi. Sebagian bergeser ke kecamatan tetangga, namun tetap di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Menurut Suhaidi, kendala utama saat ini adalah belum tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan hunian tetap (huntap). Padahal, relokasi tidak dapat dilakukan tanpa kepastian status lahan yang akan digunakan.
“Saat ini tugas berat kami adalah pembebasan lahan untuk huntap. Biayanya belum ada. Ini sudah kami sampaikan kepada Mendagri, Kepala BNPB, dan Gubernur,” tegasnya.
Selain persoalan relokasi, Suhaidi juga menyoroti belum tuntasnya tapal batas desa dan kecamatan di Gayo Lues. Ia menilai kejelasan batas wilayah sangat penting untuk perencanaan pembangunan berbasis spasial dan mencegah konflik administrasi di kemudian hari.
“Saya berharap peta desa, kecamatan, dan kabupaten bisa segera dituntaskan. Jika tapal batas desa jelas, maka perencanaan pembangunan ke depan akan lebih terarah,” katanya.
Pemkab Gayo Lues telah mengirimkan surat permohonan dukungan pembiayaan pembebasan lahan kepada Kemendagri, BNPB, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Suhaidi berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi agar relokasi berjalan cepat dan warga terdampak memperoleh kepastian tempat tinggal yang aman.
“Kita punya tanggung jawab moral. Jangan sampai dibangun kembali di lokasi lama yang rawan, lalu menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” pungkasnya.
