Byklik.com | Jakarta – Kementerian Pertanian Republik Indonesia memanggil sejumlah pelaku usaha soybean meal (SBM) pada Senin, 23 Februari 2026, menyusul laporan peternak terkait kenaikan harga bahan baku pakan tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengendalian distribusi dan pasokan guna menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari, mengatakan pemerintah perlu memastikan rantai distribusi SBM berjalan transparan dan terkendali hingga ke tingkat akhir.
“Kami ingin memastikan pengendalian tidak hanya berhenti di level pelaku usaha, tetapi berlanjut hingga seluruh rantai pasok, termasuk distributor dan penyalur di lapangan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dalam situasi ini,” ujarnya.
Menurut Tri, SBM merupakan komponen utama pakan ternak, terutama pada sektor unggas. Kenaikan harga bahan tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap biaya produksi peternak. Karena itu, pengawasan distribusi dan harga menjadi perhatian pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha menyampaikan bahwa kenaikan harga masih dalam batas wajar. Mereka menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika harga global sebagai faktor yang memengaruhi penyesuaian harga.
Meski demikian, Kementan meminta agar setiap penyesuaian dilakukan secara proporsional dan transparan untuk mencegah gejolak di tingkat peternak.
Selain aspek harga, pemerintah juga menyoroti kelancaran pasokan. Tri mengarahkan unit yang membidangi rekomendasi dan perizinan bahan pakan untuk mempercepat proses perizinan pemasukan bahan pakan asal tumbuhan (BPAT). Langkah ini dimaksudkan agar tidak terjadi hambatan administratif yang dapat mengganggu distribusi.
Ia memastikan layanan perizinan dan pemasukan bahan pakan tetap berjalan dengan komitmen pelayanan yang cepat dan responsif.
Pelaku usaha, lanjutnya, menyatakan komitmen untuk menjaga distribusi kepada mitra dan pelanggan dengan harga yang wajar serta mendukung upaya stabilisasi yang ditempuh pemerintah.
Kementan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan rantai penjualan SBM guna melindungi peternak, menjaga stabilitas biaya produksi, dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan nasional.***
