ByKlik.com | Jenewa — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dengan mendorong dialog konstruktif, inklusif, dan bebas politisasi di tengah meningkatnya ketegangan global. Penegasan itu disampaikan dalam High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, 23 Februari 2026.
“Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan,” tegas Sugiono di hadapan negara-negara anggota.
Indonesia saat ini menjabat Presiden United Nations Human Rights Council sejak 8 Januari 2026 dengan mengusung tema “A Presidency for All”. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia berkomitmen memastikan penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, sekaligus menolak standar ganda yang dinilai dapat menggerus legitimasi Dewan.
Sugiono menekankan pentingnya menjadikan Dewan HAM sebagai ruang kerja sama, bukan arena konfrontasi. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, pendekatan dialogis menjadi kunci menjaga efektivitas sistem HAM multilateral.
Dalam pidatonya, ia juga memaparkan langkah konkret pemerintah dalam pemajuan HAM di dalam negeri, antara lain perluasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, pemerintah melanjutkan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Menutup pernyataannya, Sugiono mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2030–2032. Ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina serta komitmen pemajuan HAM di kawasan.
Di sela-sela sidang, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Luar Negeri Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB guna memperkuat kerja sama dan koordinasi isu-isu strategis.
High-Level Segment merupakan sesi pembuka sidang Dewan HAM PBB yang digelar tiga kali dalam setahun, di mana para pemimpin dunia menyampaikan posisi nasional terkait isu HAM global.
