Byklik.com | Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan sesuai rencana, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target APBN. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang mencapai 29,6 persen dari target tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” ujar Juda.
Sebagian besar pembiayaan utang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid. Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara, rata-rata bid to cover ratio pada tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali.
Selain itu, rata-rata tertimbang imbal hasil (yield) hasil lelang dinilai tetap stabil. Menurut Juda, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan, stabilitas pasar SBN terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi tahun 2026 sebesar Rp203 triliun untuk mendukung penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga akhir Januari, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah, Perum Bulog, dalam memperkuat cadangan beras pemerintah.
Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau,” kata Juda.***
