Byklik.com | Serang – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, Senin, 9 Februari 2026.
Program ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.
MFP Fase 5 didukung oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris dan merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000.
Program ini menegaskan komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa MFP menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.
“Multistakeholder Forestry Programme bukanlah program baru. Sejak fase pertama pada tahun 2000, banyak capaian penting yang telah dihasilkan, termasuk berjalannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta keberhasilan Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian FLEGT-VPA,” ujar Menhut.
Ia menambahkan, melalui MFP Fase 5, pemerintah akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkannya,” tegasnya.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menegaskan bahwa kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati serta tutupan hutan tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, kemitraan Indonesia–Inggris melalui MFP Fase 5 tidak hanya mendukung pencapaian tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi.
“Kolaborasi ini membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.
Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya oleh pasar global.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati global, sejalan dengan komitmen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.***
