ByKlik.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola dan rantai pasok sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) guna mendorong investasi, peningkatan produksi, serta dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir saat membuka 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin, 2 Februari 2026.
Forum tahunan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, pelaku usaha, serta akademisi untuk membahas penguatan ekosistem rantai pasok industri hulu migas di Aceh.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, Pemerintah Aceh menilai forum tersebut strategis untuk memastikan pengelolaan migas berlangsung profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung peningkatan produksi migas sebagai kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar M. Nasir.
Selain aspek produksi, Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya penguatan peran sumber daya lokal dalam industri migas, mulai dari tenaga kerja, pelaku usaha barang dan jasa, hingga perguruan tinggi sebagai pusat riset dan pengembangan.
Summit ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat rantai pasok migas Aceh agar lebih berdaya saing, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas manfaat ekonomi sektor energi bagi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor energi, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto mewakili Menteri ESDM, Direktur Hulu Ditjen Migas Ariana Suryanto, Kepala BPMA Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, unsur Forkopimda Aceh, pimpinan perguruan tinggi, serta perwakilan BUMN dan BUMD sektor energi.
