ByKlik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi selama 90 hari, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Penetapan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan keputusan itu usai rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar secara virtual di Banda Aceh, Kamis, 29 Januari 2026 malam.
“Status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh ditetapkan selama 90 hari, mulai 29 Januari sampai 29 April 2026,” kata Muzakir Manaf.
Penetapan status tersebut didasarkan pada hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tertanggal 29 Januari 2026 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana di Aceh.
Dalam masa transisi, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk memprioritaskan pemulihan pascabencana, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta perlindungan bagi kelompok rentan dan pengungsi.
Pemerintah Aceh juga menekankan kelancaran logistik pemulihan dengan memastikan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimum tetap berfungsi guna mendukung mobilitas alat berat dan armada rehabilitasi.
Selain itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pembebasan barcode pengisian bahan bakar bersubsidi di SPBU untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selama fase transisi, optimalisasi sumber daya dan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menjadi fokus utama. Pemerintah Aceh menargetkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung pada awal Februari.
“Dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ujar Muzakir Manaf. [Antara]
