Byklik.com | Lapang – Pemenuhan air bersih dan penerangan lingkungan menjadi prioritas lanjutan pemulihan pascabencana di kawasan hunian tetap (huntap) Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Sebanyak 104 rumah yang telah dihuni masyarakat masih membutuhkan dukungan layanan dasar agar kawasan tersebut aman dan nyaman.
Kawasan huntap yang dibangun Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu telah dilengkapi jaringan perpipaan. Namun, sumber air belum tersedia. Sementara itu, pemanfaatan sumur bor terkendala kondisi air tanah yang payau.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Khusus Kabupaten Aceh Utara Satgas PRR, Kombes Pol Suwinto, mengatakan penyediaan hunian harus berjalan beriringan dengan pemenuhan infrastruktur dasar. Kepastian sumber air diperlukan agar jaringan perpipaan yang telah dibangun dapat segera difungsikan.
“Ketersediaan hunian perlu disertai layanan air bersih dan penerangan umum agar kawasan dapat dihuni secara layak, aman, dan nyaman,” kata Suwinto dalam laporan hasil monev di Kabupaten Aceh Utara.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mengusulkan pemanfaatan teknologi pengolahan air siap minum melalui sistem reverse osmosis (RO). Salah satu sumber air baku yang akan dikaji berasal dari sungai yang berjarak sekitar 500 meter dari kawasan huntap.
Rencana tersebut akan diawali dengan survei teknis yang mencakup pemeriksaan kualitas dan salinitas air, ketersediaan debit, jalur perpipaan, kebutuhan pompa, instalasi pengolahan, serta tempat penampungan. Air hasil pengolahan juga harus melalui pengujian sebelum dinyatakan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
Koordinasi akan dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait guna menentukan teknologi yang paling sesuai. Langkah ini diperlukan agar fasilitas pengolahan air dapat beroperasi secara berkelanjutan dan tidak berhenti setelah pembangunan fisik selesai.
Selain air bersih, masyarakat juga membutuhkan penerangan jalan lingkungan. Tiang dan jaringan listrik telah tersedia, tetapi lampu di sepanjang jalan, persimpangan, dan fasilitas bersama belum terpasang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah akan mengusulkan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) bertenaga surya guna meningkatkan keamanan dan mendukung mobilitas warga pada malam hari.
Pemenuhan layanan dasar di Kuala Cangkoi berlangsung bersamaan dengan percepatan pembangunan 505 unit huntap tahap pertama di Kabupaten Aceh Utara. Program tersebut terdiri atas 415 unit dalam Paket Aceh Utara 01 dan 90 unit dalam Paket Aceh Utara 02.
Penyelesaian lahan masih menjadi perhatian di sejumlah lokasi pembangunan. Di Desa Leubok Pusaka, pekerjaan telah dapat dilakukan pada lahan seluas 3,1 hektare dari kebutuhan 3,5 hektare.
Sementara itu, calon lahan untuk pembangunan 26 unit di Keudee Sawang dan 35 unit di Babah Krueng masih memerlukan penyelesaian kesepakatan harga dengan pemilik tanah.
“Penyelesaian lahan perlu dipercepat, sementara pekerjaan pada bidang yang telah siap dilanjutkan sesuai rencana teknis,” tegas Suwinto dalam laporan tersebut.
Pemulihan hunian di Aceh Utara turut didukung tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,44 miliar. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan dan pengurukan lahan huntap, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas, perbaikan jalan, pelayanan dasar, serta berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
