Byklik.com | Yogyakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai semakin membebani kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang paling rentan terdampak kenaikan biaya hidup.
Pada perdagangan Senin pagi, 18 Mei 2026, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.590 hingga Rp17.660 per dolar AS. Kondisi tersebut melanjutkan tren pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, S.S., M.Si., menilai pelemahan rupiah tidak lagi sekadar persoalan pasar keuangan, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Arie, kelompok kelas menengah perkotaan mulai merasakan tekanan akibat kenaikan berbagai biaya kebutuhan hidup sehingga harus menghitung ulang pengeluaran rumah tangga dan menyesuaikan rencana keuangan mereka.
“Kondisi ini memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama kebutuhan sekunder yang mulai dikurangi demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga,” ujar Arie, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia menjelaskan pelemahan rupiah juga memunculkan rasa tidak aman di tengah masyarakat karena nilai tabungan dan cadangan ekonomi yang dimiliki mengalami penurunan secara signifikan.
Arie menilai tekanan ekonomi global saat ini semakin memperbesar kerentanan ekonomi domestik Indonesia. Konflik geopolitik internasional, termasuk perang Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat serta sekutunya, disebut turut memengaruhi kenaikan harga minyak dunia dan biaya kebutuhan di dalam negeri.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kemampuan subsidi bagi masyarakat.
“Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun,” ungkapnya.
Arie mengingatkan tekanan ekonomi berkepanjangan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas apabila masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer.
“Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer itu akan punya dampak secara sosial,” jelasnya.
Ia juga menilai berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kondisi krisis di lapangan. Menurutnya, terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Terjadi diskoneksi antara upaya-upaya program yang dilakukan itu dengan krisis yang terjadi,” tuturnya.
Selain itu, Arie menyoroti berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah yang dinilai turut memperbesar tekanan sosial ekonomi masyarakat. Penurunan transfer fiskal disebut mulai memengaruhi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah.
Dampak tersebut juga mulai terasa di sektor pendidikan akibat pengurangan anggaran dan keterbatasan pembiayaan.
Arie mengingatkan krisis ekonomi yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi krisis sosial bahkan politik. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah strategis dan kebijakan darurat yang mampu meredam dampak krisis secara cepat dan tepat sasaran.
“Apabila tekanan ekonomi terus menumpuk tanpa solusi yang jelas, kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” pungkasnya.
