Berita UtamaHeadline

Putra Aceh Khaidir Abdurrahman Resmi Jabat Anggota BPK RI

Avatar
×

Putra Aceh Khaidir Abdurrahman Resmi Jabat Anggota BPK RI

Sebarkan artikel ini
Khaidir mengucapkan sumpah jabatan bersama Nyoman Adhi Suryadnyana dalam prosesi yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026. [Foto: Humas MA]

Byklik.com | Jakarta – Khaidir Abdurrahman, putra Aceh yang pernah menjadi anggota DPR RI, resmi mengemban amanah sebagai Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk periode 2026–2031. Khaidir mengucapkan sumpah jabatan bersama Nyoman Adhi Suryadnyana dalam prosesi yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026.

Pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmaja. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPK.

Baca Juga  USU Lantik Pimpinan Fakultas, Masuki Era Ultimate Excellence

Setelah pembacaan keputusan presiden, Sunarto memandu kedua anggota BPK mengucapkan sumpah jabatan. Dalam sumpah tersebut, mereka berkomitmen menjaga integritas serta tidak menerima pemberian atau janji dari pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Khaidir bukan sosok baru dalam dunia pemerintahan dan kelembagaan negara. Sebelum dipercaya menjadi anggota BPK, ia menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero). Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI melalui Komisi IX untuk periode 2014–2019.

Baca Juga  Jaksa Agung Lantik Puluhan Pejabat, Tekankan Integritas dan Transformasi Kinerja

Pengalaman di lembaga legislatif dan badan usaha milik negara tersebut menjadi bagian dari perjalanan karier Khaidir sebelum memasuki lembaga pemeriksa keuangan negara.

Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana yang dilantik sebagai Anggota I BPK memiliki pengalaman di lembaga tersebut. Ia sebelumnya menjabat posisi yang sama sejak April 2022.

Pelantikan kedua anggota BPK ini menjadi bagian dari penguatan fungsi pemeriksaan keuangan negara, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.