Byklik.com | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin kesehatan dan keselamatan warga yang terdampak kabut asap.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Puan menyampaikan keprihatinan terhadap masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kabut asap. Selain mengganggu kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak, balita, lansia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tercantum dalam rilis tersebut, sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama Agustus hingga 21 September 2026 akibat karhutla. Dari data tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan, sebanyak 40.363 balita juga tercatat mengalami ISPA.
Dampak karhutla bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, masing-masing tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu disertai langkah perlindungan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan paparan asap yang tinggi. Pemerintah perlu memastikan warga mendapatkan akses layanan kesehatan, informasi mengenai kualitas udara, serta bantuan yang dibutuhkan selama kondisi darurat berlangsung.
Puan menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla berjalan seiring dengan upaya melindungi masyarakat. Koordinasi tersebut mencakup pembagian tanggung jawab antarlembaga dan kesinambungan dukungan bagi warga di wilayah terdampak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
Menurut Puan, setiap keputusan dalam penanganan bencana juga harus mempertimbangkan kondisi warga yang terdampak. Ketika paparan asap mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah atau menyesuaikan kegiatan sehari-hari, pemerintah perlu memastikan dukungan yang memadai agar keselamatan tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Ia juga mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang terus membantu penanganan karhutla di berbagai daerah. Namun, upaya pemadaman di lapangan perlu diimbangi kebijakan yang mengintegrasikan pengendalian kebakaran, pencegahan dampak kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal pelaksanaan penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dan perlindungan masyarakat tetap menjadi bagian penting selama penanganan bencana.
Puan berharap pemerintah tidak hanya mempercepat pemadaman titik api, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang berkelanjutan hingga kondisi di wilayah terdampak kembali aman.
