Byklik.com | Banda Aceh – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai upaya Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada pengembangan Blok South Andaman perlu diperkuat dengan keterlibatan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di industri energi internasional.
Menurut Nasrul, komposisi Tim Teknis Plan of Development (PoD) Blok South Andaman yang saat ini masih didominasi unsur birokrasi belum cukup untuk menghadapi kompleksitas pembahasan dan negosiasi dengan perusahaan migas multinasional maupun lembaga strategis di tingkat nasional.
“Industri migas laut dalam merupakan sektor yang sangat kompleks, melibatkan aspek investasi global, hukum internasional, serta perhitungan bisnis yang ketat,” kata Nasrul, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan, pengembangan Blok South Andaman tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut strategi bisnis energi, mitigasi risiko investasi, hingga kelayakan ekonomi proyek berskala besar. Karena itu, kemampuan teknis dan komersial menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi tawar Aceh.
Menurut Nasrul, ketika tim daerah berhadapan dengan korporasi energi internasional seperti Mubadala Energy maupun institusi nasional seperti SKK Migas, diperlukan kapasitas negosiasi yang setara agar kepentingan Aceh dapat diperjuangkan secara optimal.
“Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memahami dinamika industri migas global sehingga setiap peluang yang menguntungkan daerah dapat diperjuangkan secara maksimal,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan birokrasi yang selama ini berfokus pada aspek administratif dan regulasi perlu dilengkapi dengan keahlian profesional di bidang energi. Kehadiran tenaga ahli dinilai penting agar pembahasan terkait pengembangan blok migas dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berbasis kajian mendalam.
Nasrul menyarankan Pemerintah Aceh melibatkan negosiator kontrak migas yang berpengalaman dan memahami berbagai skema Production Sharing Contract (PSC), baik cost recovery maupun gross split. Selain itu, kehadiran ahli hukum energi internasional juga dinilai penting untuk memperkuat aspek legal dalam proses pembahasan dan perundingan.
Ia juga mendorong pemerintah menggandeng pakar keekonomian migas laut dalam yang mampu melakukan analisis mendalam terkait manfaat dan biaya pembangunan fasilitas pengolahan migas, baik di darat maupun di lepas pantai.
“Kehadiran para profesional ini dapat membantu menyusun argumentasi dan proposal yang kuat secara ekonomi sehingga posisi Aceh dalam proses pembahasan menjadi lebih diperhitungkan,” katanya.
Nasrul menambahkan, penguatan tim dengan tenaga profesional bukan berarti mengesampingkan peran birokrasi, melainkan melengkapi kapasitas yang dibutuhkan agar Aceh memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam setiap tahapan pengembangan Blok South Andaman.
Menurutnya, keberhasilan memperjuangkan kepentingan daerah dalam proyek strategis tersebut akan sangat menentukan besarnya manfaat ekonomi yang dapat dirasakan Aceh di masa mendatang, baik dari sisi investasi, lapangan kerja, maupun peningkatan pendapatan daerah.
