Byklik.com | Banda Aceh – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologi di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional, sekaligus menuntut pertanggungjawaban korporasi yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan.
Massa aksi yang datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh tersebut tertahan di pintu gerbang Kantor Gubernur Aceh di kawasan Lampriet. Mahasiswa belum diizinkan memasuki kompleks kantor pemerintahan tersebut dan meminta kesempatan bertemu dengan perwakilan Pemerintah Aceh.
Situasi sempat memanas ketika salah seorang orator mengancam akan membuka paksa pagar apabila massa tetap tidak diizinkan masuk.
“Kami ingin masuk dan menyampaikan aspirasi. Kalau tidak bisa, kami akan dobrak pagar Kantor Gubernur ini,” ujarnya saat berorasi di depan gerbang.
Orator lainnya menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian keresahan masyarakat Aceh terhadap sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami mau menyampaikan keresahan rakyat Aceh,” katanya.
Di tengah berlangsungnya aksi, juru runding kepolisian mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu bentrokan.
“Sampaikan aspirasi dengan tertib. Kami mohon sampaikan dengan tertib, sebisa mungkin tidak ada gesekan. Sampaikan dengan santun tanpa provokasi,” ujar juru runding kepolisian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologi di Aceh dan Sumatera, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai bencana nasional.
Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengusut secara menyeluruh persoalan bencana ekologi tersebut serta menuntut pertanggungjawaban korporasi yang diduga terlibat dalam bencana lingkungan di Aceh, Sumatera, dan kasus karhutla.
Ketiga, mereka mendesak pembebasan tahanan politik serta penghentian tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.
Mahasiswa menilai persoalan bencana ekologis dan perlindungan masyarakat sipil membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mereka juga menginginkan adanya langkah konkret untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
Dalam orasinya, seorang mahasiswa turut menyinggung keinginan massa untuk bertemu langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Ia mengaku upaya menemui gubernur dalam sejumlah aksi sebelumnya belum membuahkan hasil.
“Demo sudah berkali-kali kami hendak temui Mualem, tapi orang itu selalu tidak pernah ada di Banda Aceh,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di luar gerbang Kantor Gubernur Aceh. Mereka belum menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pimpinan Pemerintah Aceh.
Sementara itu, personel Polresta Banda Aceh terus melakukan pendekatan persuasif dan mengimbau mahasiswa agar tidak terpancing emosi selama menyampaikan aspirasi.
“Kami hanya mendampingi, jangan terprovokasi, silakan sampaikan aspirasi dengan bijak,” kata negosiator Polresta Banda Aceh.
