Byklik.com | Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria Aceh menggelar demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat, 16 Oktober 2026. Mereka mendesak pemerintah membuka data kerugian sektor pertanian dan peternakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Aksi tersebut sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Dalam demonstrasi itu, massa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari transparansi anggaran pemulihan pascabencana, penyelesaian sengketa agraria, hingga pengusutan dugaan kerusakan lingkungan.
Juru bicara aksi, Mujiburrachman, mengatakan keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan tepat sasaran. Pemerintah diminta memublikasikan data luas lahan pertanian yang rusak, lokasi terdampak, serta perkembangan rehabilitasi dan pemulihan.
“Kami mendesak Pemerintah Aceh untuk membuka data kerusakan sektor pertanian pascabencana secara transparan dan akurat, termasuk data lahan terdampak serta progres penanganan dan pemulihannya,” kata Mujiburrachman.
Mahasiswa juga menyoroti kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak banjir. Mereka meminta pemerintah memprioritaskan daerah dengan tingkat ketidakcukupan pangan yang tinggi melalui penguatan produksi lokal, kelancaran distribusi, dan upaya menjaga stabilitas harga agar kebutuhan pokok tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat miskin.
Di sektor pertanian, massa mendesak evaluasi distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya merata dan tepat sasaran. Penguatan penyuluhan serta pendampingan kepada petani juga dinilai diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama tanaman.
Selain itu, pemerintah diminta memverifikasi dan memperbarui data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) secara transparan dan akuntabel. Kejelasan instansi yang bertanggung jawab terhadap pendataan dinilai penting agar lahan pertanian terdampak dapat terakomodasi dalam program rehabilitasi.
Mahasiswa turut meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian melalui bantuan sarana produksi serta pendampingan teknis. Upaya tersebut diharapkan membantu petani kembali mengolah lahan, memulihkan produktivitas, dan menggerakkan kembali perekonomian keluarga.
Tuntutan serupa disampaikan untuk sektor peternakan. Pemerintah diminta membuka data kerugian secara terperinci, memberikan bantuan penggantian ternak yang hilang atau mati, serta menyediakan pakan dan layanan kesehatan hewan. Mereka juga mendorong penyusunan mitigasi risiko peternakan dan percepatan pembangunan sektor peternakan ayam petelur di Aceh.
Persoalan anggaran pemulihan pascabencana turut menjadi sorotan. Mahasiswa mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota membuka rincian alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk pertanian, peternakan, dan infrastruktur pendukung.
Informasi yang diminta mencakup sumber pembiayaan, pagu anggaran, lokasi kegiatan, instansi pelaksana, hingga target penerima manfaat. Mereka juga mendorong percepatan realisasi anggaran serta evaluasi terbuka terhadap hambatan administratif, pengadaan, dan teknis yang berpotensi memperlambat program atau menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa meminta pemeriksaan oleh lembaga berwenang terhadap persoalan di sektor pertanian. Mereka juga mendesak DPRA dan DPRK memperkuat fungsi pengawasan, membuka akses informasi publik, serta memberi ruang bagi masyarakat terdampak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pengaduan.
“Kami meminta penguatan pengawasan dan pertanggungjawaban melalui pemeriksaan lembaga berwenang dalam penyelesaian masalah pertanian, fungsi pengawasan DPRA dan DPRK, akses informasi publik, partisipasi masyarakat terdampak, serta mekanisme pengaduan dan tindak lanjut atas masalah yang didukung bukti,” ujarnya.
Dalam persoalan agraria, mahasiswa meminta DPR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendorong penyelesaian sengketa lahan pertanian dan perkebunan yang terjadi di Aceh.
Massa juga menyoroti kerusakan lingkungan yang dinilai perlu ditangani secara serius dalam proses pemulihan pascabencana. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi dan menindak aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, memulihkan kawasan hutan dan lahan kritis, menangani sedimentasi, serta memulihkan kapasitas sungai berdasarkan kajian teknis. Rehabilitasi wilayah terdampak longsor juga diminta dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Selain pemulihan lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum mengusut asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir, termasuk kayu yang memiliki tanda atau potongan tertentu. Mereka menilai penelusuran tersebut penting untuk memastikan asal-usul kayu dan mengungkap kemungkinan adanya aktivitas yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Aceh.
