Byklik.com | Jakarta – Kinerja intermediasi perbankan nasional tetap menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga 31 Maret 2026.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit korporasi yang tumbuh 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen, serta kredit komersial 11,11 persen. Di tengah tren tersebut, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.
Pemerintah menegaskan, kondisi ini tetap terkendali seiring penguatan kebijakan pembiayaan, khususnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama menjaga akses pembiayaan sektor mikro.
“KUR tetap menjadi jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 April 2026.
Hingga triwulan I 2026, KUR mencatat baki debet sebesar Rp522 triliun dengan pertumbuhan positif 0,21 persen. Sementara itu, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) KUR yang relatif rendah di level 2,16 persen.
Secara keseluruhan, kredit program pemerintah—including KUR, Kredit Program Perumahan (KPP), kredit alsintan, dan industri padat karya—tumbuh 3,23 persen (yoy), menunjukkan komitmen menjaga pembiayaan sektor riil.
Namun demikian, pemerintah mencermati peningkatan risiko pada segmen UMKM, dengan rasio NPL mencapai 4,55 persen. Untuk itu, penguatan sistem penjaminan kredit terus dioptimalkan guna menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan mitigasi risiko.
Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan KUR pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui kebijakan ini, debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, hingga subsidi bunga nol persen pada 2026.
Kebijakan tersebut telah mendorong penyaluran KUR sebesar Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur di wilayah terdampak bencana.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan pembiayaan UMKM dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi 2027.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional.
