Politik

Hidayat Nur Wahid Pimpin BKSAP DPR RI, Perkuat Diplomasi Palestina

Avatar
×

Hidayat Nur Wahid Pimpin BKSAP DPR RI, Perkuat Diplomasi Palestina

Sebarkan artikel ini
Anggota DPR Hidayat Nur Wahid ditetapkan sebagai Ketua BKSAP menggantikan Anggota DPR Syahrul Aidi Maazat dan disaksikan langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 November 2026. [Foto: Mentari/jk]

Byklik.com | Jakarta – Hidayat Nur Wahid resmi menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggantikan Syahrul Aidi Maazat. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung dalam Rapat Pleno Pergantian Pimpinan BKSAP DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Usai menerima estafet kepemimpinan, Hidayat menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Ia ingin menjadikan BKSAP sebagai instrumen strategis untuk memperjuangkan demokrasi berkualitas, keadilan, dan perdamaian dunia.

Menurut Hidayat, Indonesia memiliki posisi penting dalam diplomasi global karena merupakan negara demokrasi terbesar di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan terbesar ketiga di dunia. Posisi tersebut, katanya, harus diikuti kemampuan menghadirkan praktik demokrasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat internasional.

“Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di antara negara-negara OKI dan negara demokrasi terbesar ketiga di antara negara-negara demokrasi dunia. Karena itu, sangat penting menghadirkan bukan hanya demokrasi yang terbesar dari sisi volume, tetapi juga terbesar dari sisi kualitas,” ujar Hidayat kepada Parlementaria seusai rapat.

Baca Juga  Ketua Komisi XII DPR RI: Aceh Harus Ikut Kuasai Migas

Untuk mewujudkan target tersebut, BKSAP akan mengoptimalkan peran Indonesia dalam sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Hidayat berharap keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum tersebut tidak sekadar menjadi bentuk partisipasi diplomatik, tetapi mampu menghasilkan pengaruh nyata dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian.

“Program kami adalah menghadirkan BKSAP sebagai saluran yang efektif untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi parlemen yang diikuti Indonesia,” tegasnya.

Menghadapi dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, Hidayat menekankan pentingnya diplomasi parlemen yang aktif dan berdampak. Indonesia, menurutnya, harus mampu menyampaikan gagasan, menawarkan solusi, serta menunjukkan pengalaman demokrasi yang dapat menjadi rujukan bagi negara lain.

“Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang berpengaruh dan berdampak, bukan sekadar hadir sebagai pelengkap, pendengar, atau hanya menambah jumlah peserta,” katanya.

Ia juga menilai pengalaman Indonesia dalam menjaga hubungan harmonis antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara merupakan salah satu modal penting yang dapat diperkenalkan dalam forum internasional.

Selain itu, Hidayat menegaskan perlunya memperkuat sinergi BKSAP dengan pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, agar diplomasi parlemen berjalan searah dengan kebijakan politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia.

Baca Juga  Pemerintah Dorong Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8 Persen

Salah satu agenda yang akan terus diperjuangkan adalah kemerdekaan Palestina. Hidayat menyebut dukungan terhadap Palestina bukan sekadar pilihan politik, melainkan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten melalui berbagai jalur diplomasi.

“Dalam konteks diplomasi luar negeri, BKSAP tentu satu kata dengan pemerintah. Kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.

Hidayat juga berkomitmen memperluas jejaring kerja sama dengan organisasi parlemen dan organisasi nonpemerintah (NGO), baik di dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat solidaritas internasional dan memperluas dukungan terhadap berbagai isu kemanusiaan.

Ia mengatakan perjuangan Palestina kini telah menjadi perhatian banyak negara dan organisasi dunia. Karena itu, diplomasi parlemen Indonesia perlu terus membangun komunikasi dan kerja sama lintas negara agar dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat.

“Isu Palestina bukan lagi isu tunggal. Sudah banyak negara dan organisasi yang terlibat. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP akan terus merajut kebersamaan tersebut agar arus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin kuat,” pungkasnya.