Byklik.com | Lhokseumawe – Di balik kemasan produk halal yang semakin beragam dan layanan keuangan syariah yang terus berkembang, terbentang peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian. Namun, peluang itu tidak cukup dimanfaatkan dengan memperbanyak produk atau meningkatkan transaksi. Dibutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan dunia usaha, pasar keuangan, dana sosial, dan pendidikan agar pertumbuhan ekonomi syariah memberikan manfaat yang lebih luas.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 14–18 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia (BI) memperkenalkan tiga inisiatif strategis, yakni penguatan pasar keuangan syariah, pembaruan tata kelola zakat, serta pemanfaatan dana sosial syariah untuk mendukung pendidikan.
Ketiga inisiatif itu menggambarkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan perbankan dan perdagangan produk halal. Lebih dari itu, pengembangannya menyangkut kepercayaan terhadap pasar, pengelolaan dana sosial yang akuntabel, dan kesiapan sumber daya manusia menghadapi persaingan internasional.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital”, ISEF 2026 menempatkan kolaborasi dan teknologi sebagai bagian penting dalam memperkuat ekosistem tersebut.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti membuka kegiatan bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. Sinergi pemerintah, regulator, pelaku industri, dan lembaga sosial menjadi penting agar perkembangan ekonomi syariah tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam terbukanya akses ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Membangun Kepercayaan di Pasar Keuangan
Dalam industri keuangan, pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Pelaku pasar memerlukan pedoman yang jelas, perilaku transaksi yang bertanggung jawab, dan tata kelola yang baik agar aktivitas keuangan dapat berlangsung secara tertib.
Untuk memperkuat fondasi tersebut, BI memperkenalkan Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), yaitu pedoman perilaku transaksi di pasar keuangan syariah. Penyusunannya melibatkan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pedoman ini diharapkan memperkuat integritas pelaku pasar serta mendorong transaksi yang lebih tertib dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan standar perilaku yang semakin baik, pasar keuangan syariah memiliki peluang lebih besar untuk memperluas partisipasi dan membangun kepercayaan para pelakunya.
Namun, pasar yang kuat bukan satu-satunya kebutuhan. Ekonomi syariah juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan bagaimana dana dihimpun, dikelola, dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Di sinilah tata kelola zakat menjadi penting. Melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BI memperkenalkan pembaruan Zakat Core Principles (ZCP) menjadi versi 2.0, termasuk penguatan aspek manajemen risiko dalam pengelolaan zakat.
Zakat bukan semata-mata persoalan menghimpun dana dan menyalurkannya. Pengelolaannya membutuhkan akuntabilitas, pengawasan, dan ketepatan sasaran agar dana yang dipercayakan masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Tata kelola yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kemampuan lembaga zakat dalam mengelola risiko. Pada akhirnya, kualitas pengelolaan menjadi salah satu faktor yang menentukan sejauh mana dana sosial mampu memberikan manfaat kepada penerimanya.
Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan
Selain pasar keuangan dan zakat, pendidikan menjadi bagian dari agenda pengembangan ekonomi syariah yang diperkenalkan dalam ISEF 2026.
BI menghadirkan program beasiswa internasional yang memanfaatkan dana sosial syariah untuk mendukung pendidikan mahasiswa asing. Program ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperluas pengenalan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional.
Kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten semakin penting seiring perkembangan industri halal, layanan keuangan, dan teknologi digital. Pelaku industri membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami prinsip syariah, tetapi juga mampu mengikuti perubahan teknologi, membaca kebutuhan pasar, dan membangun jejaring lintas negara.
Pemanfaatan dana sosial syariah untuk pendidikan membuka ruang bagi pengembangan model pembiayaan yang menghubungkan kepedulian sosial dengan peningkatan kapasitas manusia. Meski demikian, setiap instrumen, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), harus digunakan sesuai ketentuan syariah, peraturan yang berlaku, serta peruntukannya masing-masing.
Ketiga inisiatif BI tersebut memperlihatkan hubungan yang saling melengkapi. Pasar keuangan yang berintegritas menopang kepercayaan, tata kelola dana sosial yang baik membantu memperluas manfaat, sedangkan pendidikan mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap program tidak berhenti pada peluncuran kebijakan. Pelaksanaannya perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi agar manfaatnya dapat dinilai secara objektif.
Peluang Besar di Pasar Muslim Dunia
Di luar persoalan tata kelola, potensi pasar menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam ekonomi syariah global.
Materi ISEF 2026 memproyeksikan belanja masyarakat muslim dunia mencapai 3,56 triliun dolar AS pada 2029. Besarnya pasar tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan produk halal, memperluas ekspor, dan mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok internasional.
Namun, potensi pasar yang besar tidak serta-merta menjamin keberhasilan pelaku usaha nasional. Produk harus memenuhi standar kualitas, memiliki pasokan yang konsisten, sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan mampu menjangkau jaringan distribusi di negara tujuan.
Dalam materi yang dipaparkan pada ISEF 2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026. Rantai nilai halal nasional juga dilaporkan tumbuh 5,5 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Angka tersebut menunjukkan ruang pengembangan yang masih terbuka. Meski demikian, capaian peringkat dan pertumbuhan perlu dibaca bersama tantangan yang dihadapi pelaku industri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bagi pelaku UMKM, memasuki pasar yang lebih luas membutuhkan lebih dari sekadar produk yang memiliki label halal. Mereka juga memerlukan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, pendampingan sertifikasi, strategi pemasaran, serta hubungan dengan calon pembeli dan distributor.
Tanpa dukungan yang memadai, usaha kecil berisiko kesulitan memenuhi permintaan dalam jumlah besar atau menjaga konsistensi pasokan. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut ditangani secara terpadu, industri halal dapat membuka peluang pertumbuhan usaha, memperluas pasar produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, memperkuat daya saing ekonomi syariah berarti memastikan bahwa pelaku usaha di berbagai skala memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mengambil bagian dalam pasar global.
Keuangan Syariah dan Agenda Keberlanjutan
Peluang lain muncul melalui instrumen pembiayaan yang menghubungkan prinsip syariah dengan agenda lingkungan, salah satunya green sukuk.
Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang memenuhi kriteria lingkungan sesuai kerangka penerbitannya. Dalam materi ISEF 2026 disebutkan, penerbitan green sukuk Indonesia sejak 2018 hingga Juni 2026 mencapai 7,7 miliar dolar AS di pasar global dan Rp108,9 triliun di pasar domestik.
Besarnya penerbitan menunjukkan aktivitas pembiayaan yang telah berlangsung. Namun, keberhasilan pembiayaan berkelanjutan tidak cukup diukur dari jumlah dana yang dihimpun. Transparansi penggunaan dana, kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan, serta pelaporan hasil program juga dibutuhkan agar kontribusinya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pembangunan nasional, instrumen keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi agenda keberlanjutan. Untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan tata kelola yang kredibel, informasi yang transparan, dan evaluasi terhadap hasil penggunaan dana.
Destry Damayanti menilai capaian Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah sebagai fondasi untuk memperluas peran di pasar global. Namun, menurut dia, ruang untuk meningkatkan pangsa pasar, memperdalam pasar keuangan, dan memperluas literasi masyarakat masih terbuka.
“Capaian ini menjadi fondasi, bukan garis akhir, karena masih terbuka ruang besar untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah, memperdalam pasar, dan memperluas literasi, sehingga diperlukan akselerasi melalui sinergi dan transformasi digital,” ujar Destry.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa capaian yang telah diraih perlu diikuti penguatan berkelanjutan. Pengembangan instrumen keuangan, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan pemahaman masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan yang belum selesai.
Digitalisasi Harus Memperluas Akses
Transformasi digital menawarkan peluang untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Melalui kanal digital, masyarakat dan pelaku usaha berpotensi memperoleh informasi serta mengakses layanan dengan lebih mudah.
Namun, kemudahan akses harus disertai literasi yang memadai. Masyarakat perlu memahami karakteristik produk, manfaat, risiko, dan ketentuan penggunaannya sebelum mengambil keputusan keuangan. Perlindungan konsumen dan keamanan transaksi juga harus menjadi bagian dari pengembangan layanan digital.
Bagi UMKM, teknologi dapat membantu memperluas pemasaran dan menjangkau konsumen baru. Akan tetapi, pemanfaatannya tetap membutuhkan dukungan kemampuan pengelolaan usaha, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, dan konsistensi kualitas produk.
Dengan demikian, digitalisasi tidak cukup dimaknai sebagai pemindahan layanan ke platform daring. Teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat daya saing pelaku usaha.
Mengukur Dampak Setelah Festival
ISEF 2026 menghadirkan lebih dari 100 kegiatan dengan melibatkan lebih dari 1.000 pelaku industri halal dan mitra ekonomi serta keuangan syariah dari dalam dan luar negeri. Agendanya mencakup pertemuan bisnis (business matching), Forum Bisnis Pesantren, pameran produk halal, serta forum mengenai zakat, wakaf, pembiayaan haji, dan pariwisata ramah muslim.
Rangkaian kegiatan tersebut membuka ruang pertemuan bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, dan mitra perdagangan untuk menjajaki kerja sama. Pameran produk halal juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli dan memperluas jaringan pemasaran.
Kolaborasi dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 memperluas ruang pertemuan bisnis tersebut. Sementara itu, ISEF World Island di platform Roblox menjadi salah satu bentuk pemanfaatan ruang virtual untuk memperkenalkan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan digital.
Sebelum acara utama di Jakarta, rangkaian ISEF juga didahului Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur pada Juni hingga September 2026. Kegiatan di daerah menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan pelaku ekonomi syariah dan mempertemukan potensi lokal dengan peluang pasar yang lebih luas.
Meski demikian, ukuran keberhasilan sebuah festival tidak semata-mata terletak pada jumlah agenda, peserta, atau kesepakatan bisnis yang tercipta selama acara berlangsung. Hal yang lebih menentukan adalah keberlanjutan kerja sama setelah festival berakhir, realisasi program yang telah diperkenalkan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha serta masyarakat.
Penguatan pasar keuangan syariah, pembaruan tata kelola zakat, dan dukungan terhadap pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem yang saling terhubung. Ketiganya memerlukan pelaksanaan yang konsisten, evaluasi yang terukur, serta koordinasi antarlembaga.
Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan posisi dalam peta ekonomi syariah dunia. Tantangan yang lebih besar adalah mengubah potensi pasar menjadi peluang usaha, menjadikan dana sosial sebagai instrumen yang dikelola secara bertanggung jawab, serta memastikan pertumbuhan industri membuka akses ekonomi yang lebih luas.
Dengan fondasi yang kuat, sinergi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, ekonomi syariah berpeluang memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Ukuran akhirnya bukan sekadar seberapa besar industri tumbuh, melainkan seberapa luas manfaat pertumbuhan itu dirasakan.***
