Byklik.com | Jakarta – Indonesia mendorong percepatan penjajakan investasi fosfat dengan Aljazair untuk memperkuat pasokan bahan baku industri pupuk nasional. Kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dan perusahaan fosfat asal Aljazair, Somiphos, kini diarahkan pada penyusunan joint study agreement atau perjanjian studi bersama sebagai langkah awal mengkaji peluang investasi secara lebih terperinci.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Yusron Bahauddin Ambary, di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Pertemuan itu membahas perkembangan penjajakan investasi serta langkah lanjutan untuk memperkuat kerja sama kedua negara di sektor fosfat.
Saleh mengatakan, komunikasi dan pembahasan kerja sama telah berjalan. Pemerintah berharap proses tersebut segera ditindaklanjuti melalui tahapan yang lebih terarah, termasuk penyepakatan studi bersama.
“Harapannya, kita bisa sampai pada joint study agreement,” ujar Saleh.
Menurut dia, studi bersama diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup kerja sama sekaligus mengkaji potensi investasi yang dapat dikembangkan oleh kedua pihak. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar untuk menilai kelayakan dan menentukan bentuk kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan industri pupuk nasional.
Meski demikian, rencana investasi tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Karena itu, penyusunan perjanjian studi bersama menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan berlanjut ke keputusan investasi.
Aljazair Buka Peluang Investasi Fosfat
Duta Besar RI untuk Aljazair, Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan pemerintah negara tersebut membuka peluang investasi bagi pengusaha Indonesia, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta, terutama di sektor fosfat.
Menurut Yusron, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyampaikan tawaran tersebut ketika dirinya menyerahkan surat kepercayaan sebagai Duta Besar RI. Dalam kesempatan itu, pemerintah Aljazair juga disebut menyatakan akan memberikan prioritas kepada investor Indonesia.
“Pemerintah Aljazair mengundang pengusaha Indonesia, baik BUMN maupun swasta, untuk berinvestasi, terutama di sektor fosfat. Mereka juga menyampaikan bahwa investor Indonesia akan mendapatkan prioritas,” kata Yusron.
Ia menambahkan, Aljazair menargetkan produksi fosfat mencapai 10 juta ton per tahun. Target tersebut dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk menjajaki kerja sama dalam penambangan dan pengolahan fosfat, termasuk pengembangan industri pupuk berbasis mineral tersebut.
Namun, peluang investasi itu masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain kelayakan usaha, kebutuhan bahan baku, skema investasi, serta manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Pupuk Indonesia dan Somiphos Telah Menandatangani MoU
Penjajakan kerja sama Indonesia dan Aljazair sebelumnya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara PT Pupuk Indonesia dan Somiphos pada 20 Januari 2026.
Kesepahaman tersebut mencakup penjajakan pasokan fosfat, peluang investasi di bidang penambangan dan pengolahan, serta pengembangan industri pupuk berbasis fosfat.
Pertemuan Wamentan Saleh dengan Dubes RI untuk Aljazair menjadi bagian dari upaya mendorong tindak lanjut kesepahaman tersebut. Pemerintah berharap proses penjajakan dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih konkret berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan para pihak.
Penguatan akses terhadap bahan baku fosfat menjadi salah satu langkah untuk mendukung keberlanjutan industri pupuk nasional. Diversifikasi sumber pasokan berpotensi memperkuat rantai pasok bahan baku dan membantu menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri pupuk dalam negeri.
Pemerintah berharap koordinasi antara instansi terkait, PT Pupuk Indonesia, dan mitra di Aljazair terus diperkuat agar peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti secara bertahap.
Jika terealisasi, kerja sama tersebut berpotensi memperluas akses Indonesia terhadap sumber fosfat sekaligus mendukung pengembangan industri pupuk nasional dan upaya menjaga ketahanan pangan.***
