Teknologi & Sains

Data Pribadi Rentan Bocor, Dosen UGM Ingatkan Bahaya Jejak Digital

Avatar
×

Data Pribadi Rentan Bocor, Dosen UGM Ingatkan Bahaya Jejak Digital

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi. [Foto: Shutterstock]

Byklik.com | Yogyakarta – Kebiasaan membagikan informasi pribadi untuk mengakses layanan digital semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir hingga dokumen identitas, masyarakat kerap menyerahkan data tersebut tanpa memahami bagaimana informasi itu disimpan, digunakan, dan berpotensi disalahgunakan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Novi Kurnia, mengingatkan bahwa ancaman kebocoran data pribadi tidak selalu bermula dari peretasan sistem. Dalam sejumlah situasi, risiko justru muncul dari kebiasaan pengguna yang terlalu mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak lain.

“Di ruang digital kita terbiasa memberikan nama lengkap, nomor telepon, alamat, email, lokasi, bahkan dokumen identitas tanpa memahami bagaimana data itu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan berpotensi dibagikan kepada pihak lain,” ujar Novi, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan digital sering membuat masyarakat lebih mengutamakan kecepatan dan kenyamanan daripada mempertimbangkan risiko keamanan data. Kebiasaan serupa juga terlihat di media sosial ketika pengguna mengunggah tanggal lahir, alamat rumah, identitas anggota keluarga, hingga foto pribadi.

Padahal, setiap informasi yang dibagikan di internet meninggalkan jejak digital. Data yang sudah diunggah tidak selalu dapat ditarik kembali karena berpotensi disimpan, disalin, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Novi menilai, literasi digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan seseorang mengoperasikan perangkat dan menggunakan aplikasi. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran kritis serta tanggung jawab dalam mengelola identitas digital dan melindungi informasi pribadi.

“Kompetensi literasi kita bukan hanya pada pengetahuan. Seseorang mungkin sudah memahami bahwa membagikan data pribadi itu tidak aman, tetapi dalam praktiknya masih sering dilakukan karena merasa situasinya aman atau karena orang yang meminta data adalah orang yang dikenal,” katanya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam menjaga keamanan digital. Meskipun memahami risikonya, pengguna sering tetap menyerahkan data karena menganggap permintaan tersebut sebagai bagian biasa dari penggunaan layanan.

Baca Juga  UGM Bentuk Riset Kutub Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Ancaman semakin besar ketika informasi pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam tulisan opininya di The Conversation Indonesia, Novi sebelumnya menguraikan bahwa data pribadi yang bocor dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan siber.

Salah satu contohnya adalah dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan data ratusan juta penduduk. Informasi yang terekspos mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan nomor telepon.

Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai penyalahgunaan, mulai dari pembobolan rekening, penipuan pinjaman daring ilegal, hingga pemetaan profil seseorang untuk kepentingan politik dan periklanan. Informasi yang berkaitan dengan akun media sosial juga berpotensi digunakan untuk pemerasan daring, termasuk sextortion.

Novi menegaskan, data pribadi bukan sekadar kumpulan informasi administratif. Ketika berbagai informasi digabungkan, pihak tertentu dapat menggunakannya untuk mengenali, memetakan, bahkan memanipulasi pemilik data.

Karena itu, perlindungan data tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah kebocoran terjadi. Kesadaran menjaga informasi harus dimulai sejak pengguna memutuskan data apa yang akan dibagikan, kepada siapa, dan untuk kepentingan apa.

Namun, Novi mengingatkan bahwa tanggung jawab perlindungan data tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Perusahaan, institusi, dan platform digital yang mengumpulkan serta mengelola informasi pengguna juga memiliki kewajiban memastikan keamanan data.

“Kalau kita mengelola data pribadi, tanggung jawabnya tidak bisa hanya dibebankan kepada individu sebagai pengguna atau warga negara. Platform dan institusi yang mengelola data pribadi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan data-data itu dikelola secara aman dan tertib,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data. Pengguna harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai tujuan pengumpulan informasi, cara pemanfaatannya, serta mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh penyedia layanan.

Persoalan muncul ketika syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi disajikan dalam dokumen panjang dengan bahasa yang sulit dipahami. Akibatnya, banyak pengguna langsung menyetujui ketentuan tanpa membaca atau memahami konsekuensi pemberian data pribadi.

Risiko kebocoran juga tetap ada meskipun pengguna telah berhati-hati. Sebab, informasi pribadi yang diserahkan dapat dikelola oleh banyak institusi dan perusahaan dengan sistem keamanan yang berbeda-beda.

Baca Juga  Dari Limbah Kulit Kemiri ke Energi Masa Depan

“Kadang-kadang orang yang sudah aware dan sudah hati-hati, datanya masih bisa bocor. Data itu dikelola oleh banyak pihak, baik kantor maupun organisasi atau perusahaan yang memegang data. Sistem keamanannya mungkin sudah dipasang macam-macam, tetapi pihak yang mencoba membobol juga semakin pintar,” ungkap Novi.

Ia turut menyoroti praktik jual beli data pribadi melalui aplikasi percakapan Telegram. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kelemahan satu platform, tetapi juga praktik pengumpulan dan pemanfaatan data tanpa persetujuan pemiliknya.

Praktik serupa bahkan dapat terjadi di luar ruang digital. Nomor telepon yang dikumpulkan melalui daftar hadir atau kegiatan tertentu, misalnya, berpotensi digunakan kembali untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan data.

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas digital, Novi menyarankan masyarakat menggunakan alamat email berbeda sesuai kebutuhan. Email kedinasan, media sosial, perdagangan daring, dan layanan perbankan sebaiknya tidak disatukan dalam satu akun.

“Email kedinasan sebaiknya digunakan untuk keperluan kedinasan. Untuk perdagangan, media sosial, dan perbankan, sebaiknya menggunakan email yang berbeda agar identitas digital tidak terkumpul dalam satu tempat,” tuturnya.

Khusus bagi mahasiswa, ia mengingatkan agar tidak menggunakan email institusi untuk layanan yang bersifat permanen, terutama perbankan dan akun digital penting. Sebab, akses terhadap email institusi umumnya bergantung pada status seseorang sebagai mahasiswa dan dapat berakhir setelah masa studi selesai.

Menurut Novi, perlindungan data pribadi membutuhkan kesadaran pengguna sekaligus tanggung jawab penyedia layanan. Kebiasaan membatasi informasi yang dibagikan harus berjalan seiring dengan transparansi pengelolaan data, penguatan sistem keamanan, dan edukasi literasi digital secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keamanan identitas digital bukan hanya persoalan kecanggihan teknologi, tetapi juga menyangkut kesadaran, kebiasaan, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi.