Byklik.com | Jakarta – Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan tersebut merupakan milik Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan tersangka disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Selain nomor telepon Presiden Prabowo, para tersangka diduga menyadap nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Asep menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dalam kurun waktu itu, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan (Monitoring Center) di Lingkungan Polri.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
Selain itu, para tersangka turut dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
