Byklik.com | Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkuat pemutakhiran data dan koordinasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap masyarakat serta aktivitas perekonomian daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi, Pengisian Awal Instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Peninjauan Lapangan Dampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah bersama Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Mery Afriana, Kamis, 1 Oktober 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Aceh Tengah dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan. Ia mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terus berjalan dengan melibatkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
“Proses rehab rekon pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah terus berjalan dengan hampir seluruh SKPK terlibat di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bergerak dengan satu kesatuan dalam satu komando,” ujar Muchsin.
Sementara itu, Mery Afriana mengatakan kunjungannya ke Aceh Tengah merupakan bagian dari pelaksanaan dua mandat, yakni menghitung proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta memantau perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Mery menyebutkan, sepanjang 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana secara nasional. Dari jumlah tersebut, 99,26 persen merupakan bencana hidrometeorologi.
Menurut Mery, bencana hidrometeorologi berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Namun, pengukuran dampaknya terhadap output ekonomi masih menghadapi keterbatasan data.
“Kedatangan kami untuk memenuhi dua mandat yang diberikan, yaitu penghitungan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan progres penanganan pemulihan pascabencana Sumatra,” jelas Mery.
Ia mengatakan kerusakan di sejumlah titik di Aceh Tengah turut menghambat aktivitas dan perkembangan ekonomi daerah.
“Perkembangan ekonomi di Aceh Tengah itu semestinya bagus, tetapi karena ada bencana terdapat beberapa titik yang rusak sehingga menyebabkan hambatan dalam perkembangan ekonomi,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tengah, Jefridin Siregar, memaparkan perkembangan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Jefridin mengatakan proses administrasi sejumlah lahan huntap yang menggunakan Tanah Hak Lain (THL) masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat memberikan masukan dan membantu proses administrasi tersebut.
“Saat ini proses administrasi untuk beberapa lahan huntap yang memakai lahan Tanah Hak Lain (THL) terus berproses. Kami juga meminta bantuan Ibu untuk dapat memberi masukan dan dapat membantu proses administrasi tersebut,” kata Jefridin.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, turut hadir dalam rapat tersebut. Ia mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat penting karena berkaitan dengan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Haili menekankan pentingnya ketersediaan data yang valid dan siap digunakan sebagai dasar dalam penanganan pascabencana.
“Saat ini data menjadi penting, sehingga ketika Ibu datang seperti ini data siap kami sajikan dan jika perlu ke lapangan sudah bisa langsung tertuju,” tegas Haili Yoga.
Ia juga menjelaskan konsep pembangunan huntap yang diharapkan lebih efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. Menurut Haili, hunian sementara (huntara) yang telah tersedia nantinya dapat tetap dimanfaatkan dan diintegrasikan sebagai bagian dari hunian tetap.
“Jika nanti huntap akan dibangun, maka dibangun tanpa menghancurkan huntara. Huntaranya itu nanti menjadi bagian dari huntap sehingga rumahnya lebih luas,” ujar Haili Yoga.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Aceh Tengah, para Asisten Setdakab, serta kepala SKPK terkait.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemutakhiran instrumen Monev dan peninjauan lapangan ke sejumlah titik untuk melihat secara langsung dampak bencana hidrometeorologi serta perkembangan penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah.***
