Berita Utama

213 Ribu Rumah Rusak, Bantuan Perbaikan Hingga Rp30 Juta

Avatar
×

213 Ribu Rumah Rusak, Bantuan Perbaikan Hingga Rp30 Juta

Sebarkan artikel ini
Rumah warga terdampak di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Minggu (28/12/2025). [Dok/Byklik.com]

Byklik.com | Kualasimpang — Pemerintah pusat menyiapkan anggaran bantuan perbaikan rumah bagi ratusan ribu warga terdampak bencana di Sumatra. Hingga awal Januari 2026, total rumah yang dilaporkan rusak akibat rangkaian bencana mencapai sekitar 213 ribu unit, dengan skema bantuan yang disesuaikan tingkat kerusakan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data tersebut disampaikan berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah pusat dan masih bersifat dinamis.

“Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga, total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,” ujar Tito di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Baca Juga  Polindes Terdampak Banjir, TNI Pastikan Layanan Pulih

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan bantuan biaya perbaikan rumah dengan nilai berbeda untuk setiap kategori kerusakan. Rumah rusak ringan akan memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta.

Selain bantuan fisik rumah, Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran tambahan untuk mendukung pemulihan kehidupan warga terdampak.

“Data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya—kursi, tempat tidur yang rusak misalnya—dan untuk ekonominya Rp5 juta,” kata Tito.

Baca Juga  Solidaritas Kreator Konten Aceh, Salurkan Donasi Rp112 Juta Bantu Korban Banjir

Sementara itu, bagi rumah dengan kategori rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian. Bantuan dapat berupa hunian sementara atau dana tunggu hunian (DTH) sesuai pilihan warga terdampak.

“Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau mereka punya pilihan diberikan juga biaya daftar tunggu, dana tunggu hunian,” jelasnya.

Tito menegaskan, angka 213 ribu rumah rusak tersebut masih berpotensi berubah seiring masuknya laporan terbaru dari daerah. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menyampaikan data lapangan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.