Byklik.com | Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud mendesak pemerintah pusat segera menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang terancam putus pascabencana banjir dan longsor, karena berpotensi mengisolasi wilayah tengah dan mengganggu jalur nasional.
Ruslan menegaskan, jalur lintas tengah merupakan akses utama transportasi orang dan barang di Aceh. Jika penanganan jembatan terlambat, dampaknya akan meluas, mulai dari terganggunya mobilitas masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pembangunan ulang jembatan tidak cukup dilakukan secara darurat, tetapi harus disertai perencanaan matang dan skema teknis yang tepat. Ia menyebut salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan adalah penggeseran lokasi jembatan dari titik lama dengan memperhatikan kondisi geografis dan alur sungai.
Tujuh jembatan yang menjadi perhatian berada di jalur lintas tengah Aceh, yakni Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Menurut Ruslan, wilayah tengah Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya longsor. Karena itu, desain dan jenis jembatan yang dibangun ulang harus mampu menjamin keselamatan dan ketahanan jangka panjang.
“Wilayah tengah memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” tegas legislator dari daerah pemilihan Aceh tersebut.
Ia juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menghitung potensi bencana secara cermat dalam menentukan desain teknis jembatan. Ruslan menekankan jalur Bireuen merupakan akses vital yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh ke Medan maupun Banda Aceh.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus segera dipastikan aman, layak, dan berfungsi optimal,” pungkasnya.
