Berita Utama

Wali Kota Lhokseumawe Pastikan PBB-P2 Tidak Naik

Bambang Iskandar Martin
×

Wali Kota Lhokseumawe Pastikan PBB-P2 Tidak Naik

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar menemui mahasiswa dan menyepakati petisi yang diajukan oleh peserta aksi saat demo di DPRK Kota Lhokseumawe, Senin, 1 September 2025. (Foto: Dok. Humas Pemko Lhokseumawe)

Byklik.com | Lhokseumawe – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Lhokseumawe tidak mengalami kenaikan.

Kepastian ini ia sampaikan menanggapi aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi damai di depan Kantor DPRK Lhokseumawe pada Senin, 1 September 2025.

Sayuti menegaskan, Pemerintah Kota Lhokseumawe segera mengambil langkah tegas untuk merespons keresahan masyarakat terkait beredarnya informasi kenaikan PBB-P2 hingga 248 persen.

Baca Juga  Sayuti Abubakar Lantik Direksi dan Dewan Komisaris PTPL

“Saya pastikan tidak ada kenaikan PBB di Lhokseumawe. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengeluarkan surat edaran untuk menunda pembayaran sambil menyiapkan perubahan aturan. Karena revisi qanun harus dilakukan bersama DPRK, maka selama proses ini berjalan, kebijakan pemerintah adalah tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepastian hukum, Pemkot Lhokseumawe akan menerbitkan surat edaran resmi. Kebijakan tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah menjaga keadilan sekaligus meringankan beban masyarakat.

Baca Juga  Wali Kota Lhokseumawe Tawarkan Kerajaan Arab Saudi Potensi Investasi di KEK Arun

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut mengapresiasi mahasiswa Pase yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah.

“Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan selalu ditinjau dengan hati-hati agar berpihak pada kesejahteraan warga,” tambahnya.

Dengan penegasan ini, Pemkot Lhokseumawe memastikan setiap kebijakan tetap berlandaskan aspirasi masyarakat dan diarahkan untuk kepentingan bersama.

Example 120x600