Byklik.com | Medan – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan di Kota Medan.
Ketujuh tersangka diduga terlibat dalam rangkaian transaksi yang menyebabkan seorang bayi laki-laki berpindah tangan beberapa kali, mulai dari rumah sakit hingga dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Markas Polda Sumatera Utara, Jumat, 20 November 2026.
Kegiatan itu dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, didampingi Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO, AKBP Yon Edi Winara, serta sejumlah pejabat terkait.
Kristinattara menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah seorang perempuan berusia 22 tahun melaporkan kehilangan bayinya seusai melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.
Menurutnya, perkara itu bermula pada Oktober 2026 ketika korban mencari seseorang yang bersedia membantu mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok. Salah seorang tersangka kemudian menghubungi korban dan menawarkan diri untuk merawat bayi tersebut dengan alasan belum memiliki anak.
“Tersangka menjanjikan bahwa ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung,” jelas Kristinattara.
Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Medan. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.
Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai transaksi Rp10,5 juta saat bayi masih berada di rumah sakit.
Setelah korban diperbolehkan pulang, seorang tersangka menggendong bayi dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi tersebut diduga dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.
Penyidik juga menemukan dugaan transaksi lanjutan senilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya. Bayi tersebut kemudian dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak yang menerimanya.
Sementara itu, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan diduga ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan. Tersangka yang sebelumnya berjanji mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.
Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).
Kristinattara menyebutkan, para tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam perkara tersebut. Peran mereka mulai dari menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga menerima dan membawa bayi untuk dirawat.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.
Selain itu, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mendalami keterlibatan masing-masing tersangka sekaligus melengkapi proses pembuktian perkara.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang.***











