Hukum & Kriminal

DPR Dorong Dua Badan Khusus Awasi Perampasan Aset

Avatar
×

DPR Dorong Dua Badan Khusus Awasi Perampasan Aset

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026. [Foto: DPR RI/Sari/Andri]

Byklik.com | Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut terdiri atas badan pengelola dan badan pengawas aset yang dirancang untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan ini penting agar aparat yang bertugas melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan mengelola aset hasil perampasan.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Baca Juga  Satgas Damai Cartenz Tangkap Terduga KKB di Yahukimo

Ia menjelaskan, pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dikaji Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan praktik di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Menurutnya, keberadaan badan pengelola tersendiri dapat memastikan proses penegakan hukum dan pengelolaan aset berjalan melalui kewenangan yang berbeda sehingga potensi konflik kepentingan dapat ditekan.

Selain badan pengelola, Komisi III juga menilai perlu adanya badan pengawas yang berdiri secara independen. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen kontrol agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, wartawan juga mempertanyakan independensi badan pengawas jika mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.

Baca Juga  Hinca Pandjaitan Minta Penghentian Perkara Tri Wulansari

Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut pelibatan eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukan hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.

Habiburokhman menegaskan, mekanisme tersebut merupakan bagian dari prinsip saling mengawasi dan mengontrol antarlembaga negara. Karena itu, desain kelembagaan badan pengelola dan badan pengawas aset diharapkan mampu menciptakan sistem perampasan aset yang efektif sekaligus menjamin akuntabilitas.

Melalui pengaturan tersebut, DPR ingin memastikan kewenangan perampasan aset tidak hanya memperkuat pemberantasan tindak pidana, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.