Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Ia meminta penyidik menelusuri ke mana informasi hasil penyadapan tersebut disalurkan dan siapa saja pihak yang menerimanya.
Desakan itu disampaikan Habib Aboe dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Habib Aboe mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut, termasuk kelompok politik, individu tertentu, hingga pihak di luar negeri.
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mengungkap dan menangkap para tersangka. Namun, ia mengingatkan agar pengusutan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, penyidik perlu mengungkap seluruh jaringan, pihak yang diduga mengendalikan aksi tersebut, motif penyadapan, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi yang dikumpulkan.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Habib Aboe menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang melakukan intervensi, memata-matai, ataupun menguasai informasi strategis milik Presiden dan negara secara melawan hukum.
Ia juga mengingatkan Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian untuk memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut. Pengusutan, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
