Byklik.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan normalisasi sungai dan menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk melanjutkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Langkah ini ditujukan untuk menekan risiko banjir susulan sekaligus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali berjalan sejak awal tahun.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas evaluasi satu tahun pemulihan pascabencana Sumatra di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Evaluasi mencakup perkembangan pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan hunian, serta penanganan bencana susulan yang masih melanda sejumlah wilayah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa atau kelurahan.
Lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi. Kerusakan juga meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Di tengah proses pemulihan tersebut, sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat sejak April hingga Oktober 2026. Bencana susulan menyebabkan sejumlah jalan dan jembatan yang telah diperbaiki kembali rusak. Kawasan yang sebelumnya dibersihkan juga kembali tertutup lumpur.
Kondisi itu membuat normalisasi sungai menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengurangi risiko bencana berulang.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama,” kata Tito seusai rapat, dikutip dari laman Sekretariat Presiden RI.
Pemerintah menargetkan penanganan terhadap 137 sungai terdampak, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat.
Selain sungai, pemerintah juga menangani 38 muara. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pekerjaan mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, serta operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan.
Pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Kebijakan tersebut diperlukan agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani lebih cepat.
Untuk menjaga kesinambungan pemulihan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027. Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada tahun depan serta sekitar Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi dan direncanakan dilanjutkan ke tahun berikutnya.
Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan hunian. Pemerintah juga mendorong pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif masyarakat.
Persetujuan anggaran dan proses lelang dini didorong agar pekerjaan dapat dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi,” ujar Tito.
Percepatan pemulihan pada 2027 akan melanjutkan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun.
Pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan dukungan anggaran yang telah disalurkan agar pelaksanaan pemulihan dapat berjalan paralel dengan kementerian dan lembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Evaluasi satu tahun pemulihan menunjukkan layanan dasar dan konektivitas utama di wilayah terdampak terus membaik. Seluruh 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi.
Sementara itu, sebanyak 4.823 dari 4.922 sekolah telah kembali menggunakan bangunan asal. Jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak juga telah 100 persen fungsional.
Pembangunan hunian sementara mencapai 20.803 unit atau 99,84 persen. Adapun pembangunan 57.027 hunian tetap terus dipercepat melalui skema pembangunan di lokasi semula, secara mandiri, dan komunal.
