Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp511 miliar melalui Kementerian Pertanian untuk memulihkan 40.000 hektare lahan sawah produktif di Aceh yang rusak diterjang banjir pada akhir 2025. Pemerintah Aceh menargetkan seluruh areal persawahan tersebut kembali dapat ditanami pada akhir Desember 2026, sehingga produksi gabah pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi 1,7 juta ton.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan realisasi penyerapan anggaran rehabilitasi sawah hingga 3 November 2026 telah mencapai 73 persen.
“Berdasarkan laporan penyerapan keuangan dari berbagai daerah, hingga 3 November 2026 realisasinya sudah mencapai 73 persen. Artinya, kegiatan penanganan dan perbaikan sawah petani yang rusak akibat banjir di sejumlah daerah di Aceh sedang berjalan,” kata Azanuddin di Banda Aceh, Kamis pekan lalu.
Didampingi Kabid Produksi Tanaman Pangan Aswansyah dan Kasi Produksi Abdul Salim, Azanuddin mengungkapkan bahwa dari sekitar 40.000 hektare sawah yang rusak, sebanyak 8.000 hektare telah selesai diperbaiki dan kembali dapat ditanami sejak Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 hektare telah ditanami padi dan dipanen pada Oktober 2026. Sawah di Kota Langsa dan sejumlah daerah lainnya termasuk dalam areal yang telah kembali menghasilkan.
Meski sebagian lahan sudah produktif, rehabilitasi persawahan masih terus dikebut. Salah satu tantangan terbesar adalah membersihkan endapan lumpur banjir yang menimbun areal pertanian.
Pembersihan dilakukan secara bertahap agar lahan yang sebelumnya tidak dapat digarap segera kembali menjadi sawah produktif.
Azanuddin menjelaskan, pemulihan sawah tidak cukup dilakukan dengan mengeruk lumpur. Ada sejumlah tahapan teknis dan administrasi yang harus diselesaikan agar pekerjaan berjalan tepat sasaran, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusunan dokumen SID/DRT, misalnya, membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Dokumen tersebut menjadi landasan teknis sebelum pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan di lapangan.
“Setelah dokumen SID/DRT selesai, baru dilanjutkan dengan kontrak pekerjaan konstruksi untuk perbaikan dan pembersihan lumpur. Berikutnya dilakukan pengolahan tanah agar lahan yang sudah dibersihkan dapat segera ditanami padi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, tahapan tersebut juga telah dijelaskan kepada mahasiswa yang sebelumnya melakukan demonstrasi dan berdialog dengan pihak Distanbun Aceh.
Namun, persoalan pemulihan sawah tidak hanya berkaitan dengan pembersihan lumpur. Kerusakan jaringan irigasi dan bendungan menjadi pekerjaan lain yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Menurut Azanuddin, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kerusakan infrastruktur irigasi cukup luas. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sawah yang telah dibersihkan dari timbunan lumpur belum dapat ditanami karena pasokan air belum tersedia.
“Untuk bisa ditanami padi, jaringan irigasi yang rusak harus diperbaiki lebih dahulu. Kami menemukan ada lahan sawah yang sudah dibersihkan, tetapi belum bisa ditanami karena perbaikan jaringan irigasinya belum tuntas,” ungkapnya.
Karena itu, Distanbun Aceh menyelaraskan pekerjaan pembersihan sawah dengan rehabilitasi jaringan dan bendungan irigasi. Dengan langkah tersebut, ketika lahan selesai dibersihkan, pasokan air diharapkan sudah tersedia sehingga petani tidak perlu menunggu lebih lama untuk kembali menanam padi.
Produksi Gabah Aceh Ditargetkan Kembali 1,7 Juta Ton
Azanuddin menargetkan seluruh pekerjaan pembersihan endapan lumpur di areal persawahan dan jaringan irigasi, termasuk perbaikan infrastruktur yang rusak, dapat dituntaskan pada akhir Desember 2026.
Dengan demikian, sekitar 40.000 hektare sawah produktif yang terdampak banjir diharapkan kembali difungsikan dan ditanami padi.
Ia optimistis pemulihan lahan pertanian tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi gabah Aceh pada tahun berikutnya. Jika seluruh areal sawah kembali produktif, produksi gabah pada 2027 diproyeksikan mencapai 1,7 juta ton.
Azanuddin menyebutkan, produksi gabah Aceh pada 2026 turun menjadi sekitar 1,5 juta ton. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi banyaknya lahan persawahan yang tidak dapat ditanami akibat kerusakan yang ditimbulkan banjir, termasuk rusaknya jaringan irigasi.
“Tahun ini produksinya turun menjadi 1,5 juta ton karena banyak areal sawah produktif yang terdampak banjir pada akhir tahun lalu tidak bisa ditanami padi. Begitu juga dengan jaringan irigasinya,” tutur Azanuddin.
