Byklik.com | Jakarta – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah (Dek Fadh) meminta Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis terkait kekhususan Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, dan penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam itu, Mualem dan Dek Fadh didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
Rakor dipimpin Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Hadir pula Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya.
Di hadapan jajaran menteri, Mualem menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah pusat agar ketiga persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut. Ia menilai komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kekhususan Aceh.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh.
Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan pemerintah akan memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf tersebut dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Mengenai Dana Otsus, pemerintah pusat juga menyepakati pentingnya menjaga keberlanjutan dana tersebut sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” kata Dudung.
Sementara itu, terkait Bendera Aceh, Dudung menyebut pemerintah akan mengedepankan dialog konstruktif bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang dapat disepakati bersama.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekhususan Aceh. Pemerintah berharap penyelesaiannya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, Pj. Sekda Aceh Taufik, S.T., M.Si., Panitera Mahkamah Syariah Aceh Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Kepala BPN Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
