Byklik.com | Idi Rayeuk – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak akibat bencana untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi hasil usaha warga. Salah satu prioritas penanganan ialah jalan di Kuala Bugak, Kecamatan Peureulak, yang menjadi akses penghubung kawasan nelayan dengan jalan nasional.
Percepatan pemulihan infrastruktur tersebut didukung melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antardaerah, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR, realisasi gabungan anggaran pemulihan tercatat sekitar Rp22,7 miliar atau 42,6 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Muslim, mengatakan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan parah akibat bencana. Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pengangkutan hasil produksi perikanan.
“Jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan karena posisi pinggir laut, untuk menuju ke jalan nasional. Jalan ini sangat-sangat dibutuhkan agar bisa lancar ekonomi perikanan,” kata Muslim.
Perbaikan jalan Kuala Bugak mencakup ruas sepanjang 450 meter. Selain itu, penanganan infrastruktur juga dilakukan pada jalan sepanjang 1,3 kilometer di Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, serta ruas sepanjang 2 kilometer di Leubok Pempeng, Kecamatan Peureulak.
Dari sisi pendanaan, Aceh Timur menerima dukungan BKK dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp50 miliar dan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2 miliar. Pemerintah daerah juga mengalokasikan DOKA sekitar Rp1,4 miliar serta DBHCHT sebesar Rp183,3 juta untuk mendukung kebutuhan pemulihan pascabencana.
Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Timur, T. Reza Rizki, mengatakan pemerintah kabupaten berkomitmen mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran. Ia menargetkan seluruh anggaran pemulihan dapat terserap sepenuhnya pada Desember 2026.
Untuk mencapai target tersebut, Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) segera menyelesaikan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ia juga menyarankan percepatan proses pencairan uang muka sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala masalah administrasi maupun pendanaan.
Namun, percepatan realisasi anggaran harus berjalan seiring dengan kemajuan fisik pekerjaan dan pengawasan kualitas. Dengan demikian, peningkatan serapan anggaran tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
“Saya juga wanti-wanti agar serapan anggaran itu tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kemudian pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kualitas sesuai dengan ketentuan juga yang berlaku,” ujar Imran.
Melalui percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap akses transportasi masyarakat kembali lancar, terutama bagi nelayan yang membutuhkan jalur distribusi hasil tangkapan menuju pasar dan pusat perdagangan. Pemulihan infrastruktur ini diharapkan turut menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana.
