Byklik.com | Jakarta – Pemerintah mempercepat penanganan banjir dan tanah longsor susulan yang kembali melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan jalan dan jembatan menjadi prioritas agar akses masyarakat segera pulih dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana tidak terhambat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menuntut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan kecepatan penanganan di lapangan.
“Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, jalan antara Aceh Tengah sampai Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi. PU harus bekerja lebih keras lagi. Itulah tantangan yang kita hadapi, tetapi kita terus jalan,” kata Tito seusai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Di Aceh, banjir susulan kembali melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara itu, ruas jalan penghubung Aceh Tengah–Bireuen kembali tertutup longsor sehingga membutuhkan penanganan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok tidak terganggu berkepanjangan.
Di Sumatera Utara, penanganan bencana susulan difokuskan pada sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Adapun di Sumatera Barat, banjir kembali melanda Kabupaten Solok dan Kota Padang setelah penanganan sebelumnya diprioritaskan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Tito menegaskan, pemulihan di ketiga provinsi menghadapi tantangan karena bencana masih berpotensi terjadi selama curah hujan tinggi. Kerusakan berulang membuat pemerintah harus memperkuat pemantauan, kesiapan peralatan, serta koordinasi agar pekerjaan yang telah dilakukan tidak kembali terhambat.
“Bencana Sumatera yang ada di tiga provinsi ini bukan sekali kejadian selesai. Curah hujan yang sangat tinggi membuat terjadi bencana susulan lagi. Ini salah satu penghalang kita untuk melakukan pemulihan,” ujar Tito.
Meski menghadapi kendala tersebut, pemerintah memastikan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berjalan. Tito meminta 29 kementerian/lembaga yang telah menerima anggaran pemulihan mempercepat pelaksanaan ribuan kegiatan, termasuk perbaikan sekolah dan rumah warga serta pembangunan jalan dan jembatan.
Pemerintah menargetkan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran pada 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal sebelum 31 Desember 2026. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran masing-masing serta tambahan anggaran yang telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung pelaksanaan program kementerian/lembaga.
Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, Tito meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meninjau kembali kegiatan dalam rencana induk pemulihan. Kementerian Keuangan juga diharapkan menyiapkan dukungan anggaran lanjutan agar perbaikan infrastruktur terdampak dapat segera dilakukan tanpa menghambat program pemulihan lainnya.
“Harapan kami, koordinasi ini akan mempercepat semua proses. Kementerian/lembaga bergerak dan mendorong pemerintah daerah, dengan anggaran masing-masing maupun tambahan anggaran, agar bergerak lebih cepat. Harapan kita tentu terjadi percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di tiga provinsi,” kata Tito.
