Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis, 22 Oktober 2026. Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berperan dalam membangun dan mengembangkan TPAKD di berbagai daerah.
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berbagai program yang dijalankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Presiden juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan dalam mengelola kekayaan dan sumber daya Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Presiden meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat.
Bagi Aceh, perluasan akses keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Akses terhadap layanan keuangan yang memadai diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok produktif lainnya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kegiatan usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.
