Byklik.com | Jakarta – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Dalam pertemuan itu, Dek Fadh didampingi sejumlah tokoh Aceh, di antaranya ulama kharismatik sekaligus Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli; Bupati Aceh Tengah Haili Yoga; serta Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin.
Turut hadir Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Fadhlullah mengatakan, komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan Aceh. Menurut dia, hubungan yang baik antarpemerintahan perlu dijaga agar berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
“Bagi kami, membangun Aceh membutuhkan komunikasi, kebersamaan, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kami ingin hubungan yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh dapat diperjuangkan bersama,” ujar Dek Fadh.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan berbagai unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan Aceh secara berkelanjutan. Koordinasi yang baik juga dinilai penting dalam menjaga stabilitas dan memperkuat persatuan selama proses pembangunan berlangsung.
Kehadiran Abu Paya Pasi dalam pertemuan tersebut turut melibatkan unsur ulama dalam komunikasi antartokoh dan lembaga terkait kepentingan Aceh. Ulama memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat untuk mendukung koordinasi pembangunan dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, ulama, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh.
Melalui komunikasi yang berkelanjutan, Pemerintah Aceh berupaya membangun kerja sama dengan pemerintah pusat guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
