Byklik.com | Banda Aceh – Perwakilan BKKBN Aceh memperkuat pengendalian program dan anggaran untuk memastikan target Program Bangga Kencana 2026 tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) September 2026 yang digelar pada Senin, 28 September 2026. Kegiatan diikuti kepala OPD KB kabupaten/kota se-Aceh, PKB/PLKB, ketua tim kerja, serta penanggung jawab kegiatan secara daring dan luring.
Sekretaris BKKBN Aceh, Ihya, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya memaksimalkan indikator kinerja sekaligus memastikan pelaporan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dilakukan tepat waktu.
“Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan agar segera dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. OPD KB dan PKB/PLKB perlu meningkatkan koordinasi agar tidak ada yang terlambat,” ujar Ihya.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Aceh mencatat sejumlah capaian nasional. Salah satunya Pendataan Keluarga yang menjadi salah satu yang tercepat secara nasional. Selain itu, pelaporan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) telah mencapai 154,40 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk mempertahankan kinerja sekaligus mempercepat pelaksanaan program hingga penghujung 2026.
Ketua Tim Kerja KBKR, dr. Cut Liza Febtya, melaporkan capaian KB Pasca Persalinan (KBPP) hingga Agustus 2026 mencapai 38,18 persen dengan progres 63,08 persen.
Sementara capaian Peserta Baru (PB) tercatat 73,88 persen dan Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencapai 96,10 persen.
Namun, sejumlah kabupaten/kota masih membutuhkan percepatan. Aceh Besar, Simeulue, Bireuen, Sabang, dan Lhokseumawe tercatat masih berada di bawah 60 persen untuk capaian KBPP dan PB.
Rapat juga mengevaluasi pelaksanaan momentum World Contraception Day yang berlangsung pada 7 September hingga 7 Oktober 2026. Hingga saat ini, capaian sementara PB mencapai 40,36 persen, PB MKJP 37,45 persen, sedangkan KBPP mencapai 26,3 persen.
Untuk pelayanan Metode Operasi Pria (MOP), tercatat empat peserta yang berasal dari Lhokseumawe, Pidie, dan Pidie Jaya.
Selain mengevaluasi capaian program, Radalgram juga membahas pemutakhiran data kelompok kegiatan (Poktan) hingga 30 September 2026.
Pembahasan lainnya menyangkut Keputusan Gubernur Aceh tentang Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Melalui Radalgram tersebut, Perwakilan BKKBN Aceh mendorong seluruh OPD KB kabupaten/kota mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketepatan pelaporan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga capaian yang telah diraih sekaligus memastikan target Program Bangga Kencana Aceh tahun 2026 tercapai secara optimal.
