Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti akurasi perencanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran berdasarkan realisasi hari efektif agar alokasi dana lebih efisien dan tepat sasaran.
“Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” tegas Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Politikus Fraksi PKB itu mengatakan jumlah hari efektif sekolah dalam setahun, setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester, mencapai sekitar 205 hari.
Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat, Zainul menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp222 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat Rp232,5 triliun. Menurut Zainul, terdapat selisih sekitar Rp10 triliun yang perlu dijelaskan dan dihitung kembali.
“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun,” jelasnya.
Zainul mengatakan apabila penghitungan ulang menemukan anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut bisa diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang kini memasuki tahap seleksi.
“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi,” tegas Zainul.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola agar program MBG dapat dirasakan secara merata. Ia mengatakan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga ketepatan perencanaan serta penyalurannya.
“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
