Byklik.com | Idi Rayeuk – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sekaligus mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025, Senin, 24 Agustus 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Idi tersebut diikuti para camat dalam Kabupaten Aceh Timur dan sejumlah pihak terkait. Pembahasan difokuskan pada percepatan pembangunan huntap agar berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, Al-Farlaky menekankan pentingnya ketelitian dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Ia meminta seluruh data diperiksa secara akurat untuk mencegah persoalan yang dapat menghambat proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.
“Data ini harus benar-benar diverifikasi dengan teliti. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari yang akhirnya menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat,” tegas Al-Farlaky.
Percepatan Tak Boleh Korbankan Kualitas
Terkait pembangunan huntap, Bupati meminta seluruh pihak yang terlibat mempercepat pekerjaan dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan.
Para inventor dan aplikator yang bertanggung jawab dalam pembangunan diminta bekerja secara serius dan profesional serta memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Al-Farlaky juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan di lapangan, terutama keluhan dari masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas hunian.
“Jangan sampai pembangunan cepat, tetapi kemudian muncul masalah di lapangan. Penerima manfaat harus mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Tim Teknis Pantau Pembangunan
Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk tim teknis yang bertugas melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Tim tersebut akan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Bupati menegaskan, hasil pemantauan tim teknis akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam proses pencairan anggaran.
Jika pekerjaan tidak sesuai ketentuan atau ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak akan melakukan pencairan anggaran sebelum persoalan tersebut diselesaikan.
“Semua pekerjaan akan kita pantau. Kalau tidak sesuai, jangan berharap proses pencairan bisa dilakukan. Kita ingin pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak menyisakan masalah bagi masyarakat maupun pemerintah,” tegasnya.
Al-Farlaky berharap para camat dan pihak terkait turut mengawal pembangunan huntap di wilayah masing-masing. Pengawasan bersama dinilai penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlangsung transparan, tepat sasaran, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak banjir.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025, sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat di lapangan.***
